Setelah NJKI atau dalam pelaksanaan proyek, PT Telkom menunjuk anak usahanya, PT Sigma Cipta Caraka (SCC) sebagai system integrator. Terkait hal itu, PT Sigma Cipta Caraka melibatkan sejumlah anak perusahaan Telkom lainnya, seperti PT Pins Indonesia, PT Telkom Akses, PT Telkom Satelit, PT Finnet, PT Mitratel, dan PT Swadharma Sarana Informatika.
“Guna melaksanakan proyek tersebut, DR (Dian Rachmawan) bersama WER (Weriza) diduga secara melawan hukum melakukan penunjukan langsung terhadap anak-anak perusahaan Telkom sebagai pelaksana pengadaan, meskipun tidak memiliki pengalaman maupun kapasitas sebagai distributor perangkat digitalisasi SPBU,” ujar Taufik.
“Selanjutnya, atas perintah DR melalui WER, anak-anak perusahaan tersebut diarahkan untuk menunjuk vendor tertentu sehingga proses pengadaan hanya menjadi formalitas. PT PINS kemudian menunjuk PT PCS sebagai vendor pengadaan EDC, sedangkan PT SCC (PT Sigma Cipta Caraka) menunjuk PT SGP (PT Sempurna Global Pertama) sebagai vendor pengadaan ATG,” ditambahkan Taufik.
Setelah PT Sempurna Global Pertama ditetapkan sebagai penyedia ATG, Dian Rachmawan diduga menerima pinjaman uang sebesar Rp 2 miliar dari komisaris PT Sempurna Global Pertama.
Sementara pada tahap pelaksanaan pengadaan EDC, Elvizar diduga mengganti perangkat EDC merk PAX A920 menjadi Z90 yang memiliki spesifikasi lebih rendah. Agar perubahan spesifikasi itu disetujui, Elvizar memberikan fasilitasi perjalanan luar negeri kepada pihak PT Telkom dan PT Pins Indonesia.
Berdasarkan hasil penghitungan BPK, rangkaian perbuatan melawan hukum tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara, yaitu Rp 193,75 miliar pada pengadaan ATG, Rp 128,42 miliar akibat kemahalan harga pengadaan EDC PAX A920, serta total loss Rp 105,22 miliar karena penggunaan perangkat Z90 yang tidak sesuai spesifikasi.
“Sementara akibat pengaturan dan pengkondisian yang dilakukan, terjadi rantai pengadaan berlapis hingga 3 sampai 5 tingkat yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 322,18 miliar,” tutur Taufik.
Dalam pengusutan berjalan, KPK telah memeriksa banyak pihak. Termasuk pihak dari PT Sempurna Global Pertama, seperti Dwi Utomo Haryanto selaku Head of Bussiness Strategic PT Sempurna Global Pertama; Novi Verawati dan Eva Novrika selaku manager Finance; Hendriyanto selaku Direktur Utama PT Sempurna Global Pertama; dan Liniaty July selaku Direktur Business Development PT Sempurna Global Pertama.
Saat memeriksa Liniaty July, penyidik mendalami pembelian Automatic Tank Gauge dalam proyek Digitalisasi SPBU. Diduga PT Sempurna Global Pertama hanya perusahaan pendamping yang ‘dipinjam benderanya’ dalam pengadaan itu.
Selain dari PT Sempurna Global Pertama, pihak swasta lain yang pernah dijadwalkan diperiksa di antaranya Aya Natalia selaku pegawai PT Teknologi Riset Global Investama dan Duma Saragih selaku sekretaris direktur pada PT Teknologi Riset Global Investama. Saat memeriksa Aya Natalia, penyidik mendalami dugaan aliran dana terkait perkara ini.
PT Teknologi Riset Global (TRG) Investama merupakan perusahaan yang didirikan Sakti Wahyu Trenggono. Di antara lini bisnis perusahaan itu dalam bidang telekomunikasi, teknologi, dan e-commerce. Sebelum bisnisnya menggurita, jebolan Institut Teknologi Bandung itu merintis bisnis dengan bendera PT Solusindo Kreasi Pratama (SKP) dan membangun PT Tower Bersama Infrastruktur.
Sakti Wahyu Trenggono pernah diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa kerja sama antara PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama (TOP), pada Juli 2024. Saat itu, Sakti Wahyu Trenggono diperiksa dalam kapasitasnya selaku pemegang saham atau pengurus PT Teknologi Riset Global Investama.
Perusahaan itu disebut-sebut memiliki kontrak kerja sama dengan PT Telkom. Saat memeriksa Trenggono, penyidik mendalami soal aliran dana dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Usai diperiksa, Trenggono membantah menerima aliran dana Rp 10 miliar dan transfer Rp 400 juta setiap bulan dari luar negeri terkait pengadaan di PT Telkom.
