JAKARTA, HOLOPIS.COM – Influencer, Zulfery Yusal Koto atau yang akrab disapa Ferry Koto, mengkritisi kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax (RON 92) yang melonjak dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter.
Menurut Ferry, lonjakan harga tersebut justru terjadi ketika harga minyak mentah dunia sedang mengalami tren penurunan. Ia mempertanyakan dasar penyesuaian harga yang dinilainya tidak sejalan dengan perkembangan pasar energi global.
“Wedan, kenaikan Pertamax (RON 92) sampai 32% lebih (+Rp3.950). Padahal saat ini harga minyak dunia sedang turun (Brent: US$ 91,45, WTI: US$ 88,20),” kata Ferry Koto dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).
Ia mengingatkan bahwa ketika harga minyak dunia sempat melonjak tinggi pada Maret hingga April 2026, pemerintah dan Pertamina tidak melakukan penyesuaian harga terhadap seluruh jenis BBM non-subsidi.
“Saat harga minyak dunia naik tinggi pada Maret-April yang menyentuh US$117 (Brent), US$95 (WTI), yang naik hanya Pertamax Turbo. Yang lainnya tidak naik. Saat harga minyak dunia turun US$94 (Brent), US$90 (WTI), Pertamax Turbo naik lagi 1 Juni,” ujarnya.
Namun demikian, Ferry menilai persoalan utama bukan semata besarnya kenaikan harga Pertamax, melainkan semakin lebarnya selisih harga antara Pertamax dan Pertalite yang masih mendapat subsidi pemerintah.
“Yang mengkhawatirkan bukan besarnya kenaikan Pertamax RON 92, tapi jarak harga dengan Pertalite (BBM Subsidi) sudah terlalu lebar Rp6.250 atau harga Pertamax 62,5% lebih tinggi dari Pertalite,” tuturnya.
Menurutnya, disparitas harga yang terlalu jauh berpotensi memicu perubahan perilaku konsumen secara masif. Pengguna Pertamax diperkirakan akan berbondong-bondong beralih ke Pertalite demi menghemat pengeluaran bahan bakar.
“Ada risiko psikologis perilaku konsumen yang mengintai. Akan terjadi perpindahan besar-besaran dari pemakai Pertamax RON92 ke Pertalite, akibat besarnya kenaikan (32% lebih) dan selisih yang bisa ‘dihemat’ dari pengeluaran BBM jika turun ke Pertalite (62,5%),” kata Ferry.
Ia memperingatkan bahwa perpindahan konsumsi tersebut dapat menimbulkan dua konsekuensi serius bagi negara. Pertama, cadangan Pertalite akan lebih cepat terkuras karena meningkatnya permintaan. Kedua, beban subsidi energi dalam APBN berpotensi membengkak.
“Cadangan Pertalite akan menyusut dengan cepat, akibat banyak yang beralih dari Pertamax ke Pertalite. Alokasi anggaran Subsidi BBM akan terkuras lebih cepat, dan bisa jadi melampaui yang sudah dianggarkan di APBN,” ujarnya.
Ferry juga mengaitkan potensi dampak kebijakan tersebut dengan kondisi ekonomi nasional yang saat ini menghadapi tekanan dari tingginya suku bunga acuan Bank Indonesia.
“Jika ini terjadi (peralihan konsumsi dari Pertamax ke Pertalite), maka situasinya makin edan; BI Rate yang sudah naik menjadi 5,5% pasti berdampak memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan kenaikan BBM juga akan berantai memperlambat pertumbuhan ekonomi. Beban fiskal yang makin berat, artinya menambah sentimen negatif ke prospek ekonomi Indonesia,” tegasnya.
Karena itu, Ferry meminta pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap berbagai program prioritas yang dianggap membebani anggaran negara.
“Program MBG efisien kan, kurangi total, fokus ke penerima yang membutuhkan saja dan daerah 3T. Dan program lain seperti KDMP yang ndak jelas dampaknya ke ekonomi, di evaluasi saja,” pungkasnya.
