JAKARTA, HOLOPIS.COM – Presiden Prabowo Subianto secara terbuka meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut dugaan keterlibatan aparat dalam praktik tambang ilegal di Bangka Belitung.
Prabowo mengungkapkan, pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di wilayah tersebut pada akhir tahun lalu. Namun, menurutnya, keberadaan tambang ilegal dalam jumlah besar itu menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan aparat di lapangan.
“Akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung, 1.000 tambang ilegal,” kata Prabowo dalam pidatonya di acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).
Ia kemudian secara langsung meminta Panglima TNI dan Kapolri melakukan penyelidikan terhadap persoalan tersebut. Prabowo mempertanyakan bagaimana aktivitas ilegal dalam skala besar dapat berlangsung tanpa diketahui pejabat terkait.
“Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu,” ujarnya.
Prabowo bahkan menantang jajaran pimpinan TNI dan Polri untuk membuktikan bahwa mereka mampu menertibkan praktik ilegal yang terjadi di wilayah kerja masing-masing.
“Kapolri dan Panglima TNI, usut, untuk apa negara kasih pangkat kasih jabatan mereka-mereka kalau enggak bisa tertibkan ini,” tegasnya.
Presiden mengatakan pernyataan tersebut disampaikannya bukan semata-mata sebagai kepala pemerintahan, melainkan sebagai bentuk keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.
“Saya bicara atas nama rakyat Indonesia, ini wakil-wakil rakyat semua di sini,” kata Prabowo.
Menurutnya, keberanian seorang pemimpin justru diuji ketika harus mengambil tindakan terhadap bawahannya sendiri. Ia mengingatkan bahwa loyalitas kepada anak buah tidak boleh mengalahkan kepentingan negara.
“Pemimpin yang baik, komandan yang baik, adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri,” ujarnya.
Prabowo mengakui keputusan menindak personel yang sebelumnya mendapatkan kepercayaan, kenaikan pangkat maupun penghargaan bukanlah hal mudah. Namun, ia menegaskan tindakan tersebut tetap harus dilakukan apabila menyangkut kepentingan rakyat dan negara.
