JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pengamat militer dan politik Selamat Ginting menilai minimnya penugasan strategis yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat menjadi indikasi, bahwa kepala negara tersebut belum menaruh kepercayaan penuh terhadap kapasitas dan kapabilitas wakilnya dalam menjalankan amanat pemerintahan.
Terlebih kata Selamat, konstitusi memang hanya mengatur bahwa wakil presiden bertugas membantu presiden. Namun dalam praktik ketatanegaraan, seorang wakil presiden biasanya memperoleh delegasi kewenangan tertentu dari presiden untuk menjalankan agenda-agenda strategis pemerintahan.
“Tidak jelas sebenarnya peran dari wakil presiden. Di dalam konstitusi kita hanya disebutkan wakil presiden membantu presiden, kan berarti hampir sama dengan Menteri,” kata Selamat dalam podcast Madilog seperti dikutip Holopis.com, Sabtu (25/7/2026).
Dalam konteks kabinet pemerintahan, sebenarnya Wakil Presiden memiliki kinerja layaknya menteri. Ia hanya akan menjalankan tugas sesuai dengan perintah dari Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Hanya saja kedudukannya lebih tinggi dari level menteri karena status konstitusionalnya.
“Menteri adalah pembantu presiden yang diangkat oleh Presiden dan diberhentikan oleh presiden, kecuali wakil presiden dipilih bersama satu paket dengan Presiden, tidak bisa diberhentikan oleh presiden, dia derajatnya lebih tinggi daripada menteri,” ujarnya.
Walaupun kinerja Wakil Presiden adalah menunggu perintah Presiden, namun fungsinya sebenarnya adalah sebagai delegasi Presiden ketika Presiden tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya.
“Tapi tugas wakil presiden itu biasanya adalah pendelegasian kewenangan oleh Presiden, diberikan tugas apa, itu kan seperti menteri-menteri di era Presiden Soekarno, Soeharto dan lain-lain, jelas,” tuturnya.
Menurut dia, hingga saat ini publik belum melihat adanya penugasan khusus yang menonjol kepada Gibran. Selamat pun menduga bahwa kondisi tersebut tidak terlepas dari penilaian Presiden Prabowo terhadap kemampuan wakilnya dalam mengemban tanggung jawab pemerintahan.
Ia menilai selama belum ada delegasi kewenangan yang jelas, posisi wakil presiden dalam pemerintahan akan lebih banyak bersifat mendampingi presiden dibanding menjalankan agenda strategis secara mandiri.
“Kita melihat bahwa tidak ada tugas khusus presiden kepada wakil presiden. Mungkin presiden juga melihat kapasitas kapabilitas si wapres ini tidak memadai untuk diberikan tugas-tugas seperti itu, sehingga posisinya juga ya sudahlah enggak ada masalah juga sejajar maupun tidak sejajar,” tukas Selamat.
