BENGKULU, HOLOPIS.COM – Serikat Petani Indonesia (SPI) meresmikan Koperasi Perkebunan Kopi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) SPI ke-28 sekaligus Hari Koperasi Nasional ke-79 di Desa Sumber Sari, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, pada Kamis (23/7/2026).
Mengusung tema “Melaksanakan Reforma Agraria dan Memperkuat Koperasi Petani untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan Menuju Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, kegiatan ini dihadiri oleh 3.000 petani SPI dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Sumatera Selatan.
Peresmian Koperasi Perkebunan Kopi ini menjadi momentum penting penguatan kelembagaan ekonomi petani sekaligus bagian dari perjuangan SPI dalam mendorong reforma agraria dan mewujudkan kedaulatan pangan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto, Asisten Deputi Pengembangan Produksi Kementerian Koperasi RI Elviandi Rusdi, Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu Tentrem Prihatin, serta jajaran pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu.
Dalam sambutannya, Ketua DPW SPI Bengkulu, Junaidi, menyampaikan bahwa SPI telah hadir di Kabupaten Kepahiang sejak 2013 dan secara konsisten mendampingi petani dalam memperjuangkan penyelesaian konflik agraria.
“SPI hadir di Kepahiang sejak tahun 2013. Secara organisasi kami berjuang bersama-sama memperjuangkan hak atas tanah petani yang berkonflik sejak saat itu. Lahan garapan petani anggota SPI di Kabupaten Kepahiang mencapai kurang lebih 1.580,9 hektare, sementara di Kabupaten Rejang Lebong sekitar 2.400 hektare yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian konflik bersama pemerintah terkait,” ujarnya.
Junaidi menjelaskan, hasil perjuangan tersebut mulai membuahkan hasil dengan telah dilaksanakannya redistribusi tanah kepada petani SPI.
“Tanah yang sudah diredistribusikan oleh ATR/BPN kepada petani SPI mencapai 96 hektare atau sebanyak 137 bidang yang telah menerima Sertipikat Hak Milik, berlokasi di Desa Air Sempiang, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang,” jelasnya.
Menurut Junaidi, penguatan reforma agraria harus berjalan beriringan dengan penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui koperasi.
“Anggota SPI di Provinsi Bengkulu juga telah memiliki koperasi yang sudah berjalan. Harapan kami ke depan, baik pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat dapat terus hadir dan berkolaborasi dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui koperasi petani,” tegasnya.
Dalam sambutannya, Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, menegaskan bahwa pemerintah saat ini menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pemerintah benar-benar ingin desa menjadi tonggak kemajuan ekonomi Indonesia. Sudah saatnya ekonomi kita dimulai dari desa, tidak hanya di Jakarta atau kota-kota besar lainnya,” ujarnya.
