“Jadi asas hukum, norma hukum, dan rujukan pengalaman masa lalu untuk menangani kasus Febrie Adriansyah ini agar diambil alih oleh KPK sehingga bisa ditangani dengan proporsional,” ujarnya.
Mahfud kemudian menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi hukum Indonesia yang dinilainya dapat memicu ketidakpercayaan publik.
“Bapak presiden, keadaan ini sangat merusak keindahan arsitektur pembangunan negara hukum kita yang telah diwariskan oleh para pendiri negara yang begitu agung. Keadaan yang saya rasakan belakangan ini menurut saya sudah mengancam eksistensi bangsa kita, bukan karena serangan dari luar tetapi karena perusakan dari dalam, pembusukan dari dalam kita sendiri,” tutur Mahfud.
Dia menilai kerusakan sistem hukum dapat memicu public distrust yang berujung pada kekacauan dan keruntuhan suatu bangsa.
“Para pemikir hukum, para pembelajar hukum seperti saya dan menurut catatan perjalanan sejarah bangsa-bangsa di dunia sudah mengajarkan bahwa jika fungsi hukum sudah rusak maka akan meluaskan publict distrust, ketidakpercayaan publik yang pada gilirannya akan menimbulkan kekacauan dan keruntuhan suatu bangsa,” katanya.
Di akhir pesannya, Mahfud meminta Presiden Prabowo memastikan penegakan hukum berjalan secara adil.
“Saya meyakini dan tahu persis bahwa presiden Republik Indonesia bapak Prabowo Subianto adalah putra Indonesia yang sangat cinta kepada bangsa dan tanah airnya, Indonesia. Pak Prabowo dan seorang nasionalis dan seorang patriotik. Oleh sebab itu ada sejumput harapan saya titipkan kepada bapak, selamatkanlah Indonesia dengan penegakan hukum yang berkeadilan,” ujar Mahfud.
Dia menilai penegakan hukum yang benar juga dapat menjadi modal politik bagi seorang pemimpin.
“Kalaulah ada yang meyakini bahwa penguasaan terhadap hukum itu adalah bagian dari modal politik, maka kita pun meyakini bahwa pemimpin yang menegakkan hukum dengan benar itu adalah pemimpin yang mempunyai modal dan kekayaan serta keuntungan politik yang berguna, bukan hanya sekarang tetapi juga untuk masa depan,” pungkasnya.
