JAKARTA, HOLOPIS.COM – Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi dan mencopot sejumlah pembantunya yang dinilai memiliki pola komunikasi buruk dalam merespons kritik publik terhadap pemerintah.
Fernando menilai, sejumlah pejabat dan pihak yang berada di lingkaran pemerintahan justru memperburuk persepsi publik karena memberikan respons yang dianggap defensif dan menyerang balik pihak yang menyampaikan kritik.
Menurutnya, kualitas komunikasi para pembantu presiden menjadi faktor penting dalam menjaga citra pemerintahan. Namun, ia melihat belakangan muncul sejumlah pernyataan yang justru memicu polemik baru.
“Satu persatu para pembantu Prabowo Subianto seolah mempertontonkan kualitas mereka dalam merespons kritik yang diberikan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto,” kata Fernando Emas dalam keterangannya kepada Holopis.com, Selasa (21/8/2026).
“Namun sayangnya, bukan menambah baik situasinya namun semakin memperburuk dan membuat publik semakin memiliki persepsi negatif,” sambungnya.
Fernando menyoroti pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ulta Levenia Nababan yang sebelumnya menjadi sorotan publik terkait komentarnya di media sosial mengenai jas almamater Universitas Indonesia (UI).
Menurut Fernando, pernyataan tersebut menunjukkan buruknya komunikasi publik dari seorang pejabat pemerintah karena dinilai merendahkan pihak yang menyampaikan kritik.
“Betapa buruknya komunikasi yang dilakukan Ulta Levenia Nababan sehingga sangat begitu merendahkan pihak yang melakukan kritik termasuk kampus tempat Fatimah Azahra kuliah,” ujarnya.
Fernando menilai pemerintah seharusnya memiliki standar komunikasi yang lebih baik, terlebih bagi pejabat yang mendapatkan amanah dari negara.
Ia bahkan mengingatkan agar Presiden Prabowo tidak ragu mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang dinilai justru memperburuk citra pemerintahannya.
“Prabowo harus segera menyingkirkan para pembantunya yang membuat citra pemerintahannya semakin buruk,” tegas Fernando.
“Tidak perlu ragu memecat mereka walaupun menjadi bagian tim pemenangan atau relawan pada pemilu lalu,” lanjutnya.
