Sejumlah komentar bernada kritik pun bermunculan.
Ada yang menilai perhatian pimpinan kementerian seharusnya lebih difokuskan pada percepatan program pembangunan dibandingkan menelusuri kembali data administratif lama.
“Mentri mentri kaya gini harusnya di pecat pecatin sih.. bukannya sibuk dengan apa yang mau dikerjain malah sibuk nyingkirin sana sini. Lebih banyak drama nya dari pada kerjanya, heran…,” tulis akun @KenCaesar.
Komentar lain membandingkan langkah tersebut dengan kebiasaan mengungkit kesalahan lama.
“Data 2024 digali lagi cuma buat nyari celah kesalahan. Bos model gini kalau jadi pacar pasti tipe yang suka ngungkit kesalahan chat WA dua tahun lalu,” tulis akun @camatpochinkii.
Kritik serupa juga disampaikan akun lain yang mempertanyakan dasar penegakan disiplin dengan menelusuri data lama.
“Hukdis kok dasarnya backdate? Ngapain yang udah kelewat disorot. Ketahuan cari masalah,” tulis akun @AzmiFaiqoh.
Meski demikian, tidak semua tanggapan bernada negatif.
Sebagian pengguna media sosial menilai verifikasi data presensi merupakan bagian dari upaya penegakan disiplin aparatur sipil negara dan memastikan seluruh administrasi kepegawaian berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari Kementerian Pekerjaan Umum maupun Menteri PU Dody Hanggodo terkait dokumen yang beredar di media sosial tersebut, termasuk mengenai tujuan verifikasi data presensi tahun 2024 yang menjadi perbincangan publik.
