JAKARTA, HOLOPIS.COM – Dokumen penegakan disiplin Kementerian PU viral di media sosial. Netizen ramai menuding Dody Hanggodo lebih sibuk memburu kesalahan bawahan.
Sebuah dokumen yang disebut berasal dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ramai diperbincangkan di media sosial setelah diunggah akun X @PartaiSocmed.
Dokumen tersebut memuat permintaan verifikasi dan validasi data presensi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk periode Januari hingga Desember 2024.
Unggahan yang beredar pada Sabtu (18/7/2026) itu langsung memicu beragam reaksi.
Sejumlah warganet mempertanyakan alasan pemerintah melakukan penelusuran data absensi pegawai yang terjadi dua tahun lalu.
Dalam dokumen yang beredar, pengelola kepegawaian di lingkungan Kementerian PU diminta melakukan verifikasi terhadap data kehadiran berbasis aplikasi.
Hasil verifikasi tersebut disebut memiliki batas waktu penyampaian pada Juli 2026.
Narasi yang menyertai unggahan itu menyebut pencarian kembali data presensi tahun 2024 dilakukan sebagai bagian dari proses penegakan hukuman disiplin (hukdis).
Akun yang mengunggah dokumen itu juga menuliskan keterangan yang menyebut adanya permintaan untuk menelusuri kembali data absensi pegawai.
“Menteri minta dimundurin lagi cari data absen pegawai yg 2024,” tulis akun @PartaiSocmed.
Unggahan tersebut kemudian menyebar luas dan menjadi bahan diskusi di berbagai platform media sosial.
Sebagian warganet mengaitkan kebijakan tersebut dengan gaya kepemimpinan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
