JAKARTA, HOLOPIS.COM – Forum Alumni Muda Universitas Bung Karno (FAM UBK) meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga berada di balik penyebaran informasi yang menyeret nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Universitas Bung Karno (UBK).
Juru Bicara FAM UBK, Fadli, menilai terdapat pihak tertentu yang diduga sengaja membangun narasi dan menggiring opini publik yang berpotensi merugikan nama baik Gibran maupun citra UBK sebagai institusi pendidikan.
“Kami meminta aparat yang berwenang mengusut tuntas dugaan adanya aktor intelektual yang secara sengaja menggerakkan aksi maupun menyebarkan narasi yang bertujuan membangun fitnah terhadap Wapres Gibran sekaligus merusak citra UBK sebagai institusi pendidikan,” kata Fadli dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).
Menurutnya, FAM UBK menghormati kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak dijadikan sarana untuk menyebarkan informasi yang belum terverifikasi maupun tuduhan tanpa dasar yang jelas.
“Perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Tetapi jangan sampai perbedaan itu berubah menjadi fitnah, hoaks, atau tuduhan tanpa bukti yang dapat merugikan individu maupun mencoreng nama baik lembaga pendidikan,” ujarnya.
Fadli menegaskan bahwa setiap kritik maupun aspirasi yang disampaikan kepada pejabat publik harus tetap mengedepankan fakta, data, dan etika dalam berdemokrasi.
Karena itu, FAM UBK berharap aparat penegak hukum dapat bertindak objektif dan profesional dalam mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyebaran informasi yang dinilai merugikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka maupun Universitas Bung Karno.
Selain itu, FAM UBK juga mengimbau seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan alumni, untuk tidak memperkeruh suasana dengan mempolitisasi isu-isu yang belum dapat dibuktikan kebenarannya.
“Kami mengajak semua pihak untuk menjaga marwah dunia pendidikan dan mengedepankan sikap kritis yang bertanggung jawab, bukan membangun opini yang berpotensi menyesatkan publik,” pungkasnya.
