JAKARTA – Polemik mengenai penggunaan anggaran negara untuk program kurban Presiden RI Prabowo Subianto belakangan ramai diperbincangkan publik. Menanggapi hal tersebut, Ulama asal Malang Raya sekaligus Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid meminta masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan persoalan tanpa memahami konteks yang sebenarnya.
Menurut Habib Syakur, publik perlu membedakan antara kurban pribadi dengan program sosial-keagamaan negara yang dijalankan pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas.
“Kalau itu program negara untuk membantu masyarakat, membantu masjid, pondok pesantren, daerah terpencil, maka jangan langsung dipersepsikan sebagai kurban pribadi presiden,” kata Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).
Ia menjelaskan, dalam syariat Islam, ibadah kurban pribadi memang harus menggunakan harta milik pribadi. Namun jika pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program bantuan hewan kurban, maka posisinya berbeda karena masuk dalam kategori pelayanan sosial dan syiar keagamaan negara.
“Yang harus dilihat adalah mekanismenya. Kalau itu APBN yang dipakai untuk program kemasyarakatan dan penyalurannya atas nama negara atau pemerintah, maka itu bukan persoalan ibadah personal,” ujarnya.
Habib Syakur menilai polemik yang berkembang saat ini kerap dipengaruhi persepsi politik sehingga substansi program tidak lagi dipahami secara objektif. Padahal, menurut dia, pemerintah sejak dulu juga kerap menjalankan berbagai program bantuan sosial bernuansa keagamaan.
“Jangan semua hal dipelintir menjadi seolah-olah penyalahgunaan. Kita harus adil melihat persoalan,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Presiden sebagai kepala negara memiliki tanggung jawab menjaga harmoni sosial, termasuk melalui program-program keagamaan yang menyentuh masyarakat bawah.
“Kalau negara hadir membantu rakyat saat Idul Adha, membantu distribusi hewan kurban ke daerah-daerah, itu justru bentuk kepedulian sosial,” katanya.
Habib Syakur pun mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat memecah belah bangsa.
“Kita boleh berbeda pandangan politik, tetapi jangan sampai memunculkan prasangka yang berlebihan. Mari melihat dengan jernih dan proporsional,” pungkasnya.
