JAKARTA – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat, Hari Purwanto, meminta aparat keamanan tidak bersikap represif terhadap pemutaran dokumenter “Pesta Babi”. Sebaliknya, aparat dinilai lebih baik memfasilitasi kegiatan nonton bareng (nobar) dan membuka ruang dialog agar pemerintah dapat memahami maksud, tujuan, serta keresahan yang ingin disampaikan masyarakat, khususnya para pegiat film.
Menurut Hari Purwanto, pendekatan dialogis jauh lebih efektif dibanding pembubaran paksa maupun tindakan represif yang justru berpotensi memperbesar polemik di tengah masyarakat.
“Kalau pun narasi Pesta Babi adalah provokasi, biarkan mereka berekspresi. Justru kalau bisa negara atau aparat memfasilitasi saja, buka ruang dialog sehingga pemerintah memiliki masukan yang baik dari konteks yang hendak disampaikan dalam narasi Pesta Babi tersebut, termasuk mencari solusi untuk menjawab keresahan mereka,” ujar Hari kepada Holopis.com, Sabtu (16/5/2026).
Ia menilai, ruang dialog penting dibuka agar pemerintah, aparat, dan masyarakat bisa saling memahami substansi kritik maupun pesan yang ingin disampaikan dalam film dokumenter tersebut.
“Kalau dibubarkan atau ditekan, justru pesan yang ingin disampaikan tidak akan pernah dipahami. Negara harus hadir untuk mendengar, bukan sekadar melarang,” katanya.
Hari juga menekankan bahwa aparat sebaiknya ikut mengawal pelaksanaan nobar agar tetap berjalan kondusif, selama tidak mengganggu ketertiban umum maupun merusak simbol negara. Apalgi di tengah situasi geopolitik global yang sedang tidak menentu. Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat konsolidasi internal dan menjaga persatuan nasional.
“Soal pemutaran film dokumenter Pesta Babi, sebaiknya persilakan saja, jangan diganggu, kalau perlu dikawal, ajak nonton bareng dan buka ruang dialog antara pihak pemerintah, aparat dan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, langkah tersebut dapat mereduksi gejolak sosial di akar rumput dan mencegah munculnya ketegangan yang tidak perlu di tengah masyarakat.
“Ruang dialog ini bisa mereduksi gejolak sosial yang tidak perlu di kalangan akar rumput, masyarakat dan kelompok yang mungkin punya agenda lain di balik polemik film dokumenter Pesta Babi,” katanya.
Hari menilai, pemerintah juga tidak perlu alergi terhadap kritik maupun ekspresi publik. Ia menegaskan kritik seharusnya dijadikan bahan evaluasi dan instrumen membangun demokrasi yang sehat.
“Jangan alergi kritik, jadikan kritik itu instrumen untuk membangun,” pungkasnya.
