HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Seluruh aparatur negara, mulai dari birokrasi pemerintahan, TNI, Polri hingga Kejaksaan, diminta terus berbenah dan menjaga integritas karena tidak ada pihak yang mendapat perlakuan khusus di hadapan hukum.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh aparatur negara agar selalu melakukan introspeksi serta menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat dengan penuh tanggung jawab.
Menurutnya, komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Seluruh aparat negara harus menyadari bahwa mereka adalah pelayan rakyat yang diberi amanah untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Beliau (Presiden Prabowo) menegaskan bahwa setiap aparatur negara harus menjaga integritas dan tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh rakyat,” kata Qodari dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).
Qodari menegaskan pemerintah menghormati setiap proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menekankan bahwa proses penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa membedakan jabatan, pangkat, maupun kedudukan seseorang.
“Penegakan hukum harus berlangsung secara adil, tanpa membedakan jabatan, kedudukan, pangkat, ataupun kekuasaan. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum,” ujar Qodari.
Pemerintah Dukung Penegakan Hukum yang Profesional
Qodari mengatakan pemerintah mendukung penegakan hukum yang dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak pandang bulu.
Ia juga mengingatkan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tidak bisa langsung dijadikan gambaran terhadap keseluruhan institusi tempat yang bersangkutan bertugas.
“Pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, serta tidak pandang bulu. Penting dipahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum tidak mencerminkan keseluruhan institusi. Penegakan hukum yang konsisten merupakan bagian dari komitmen negara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tegas Qodari.
Di sisi lain, pemerintah mengajak seluruh pihak tetap menjunjung asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung. Menurut Qodari, prinsip tersebut penting agar tidak muncul spekulasi maupun penilaian yang mendahului putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk terus menjaga suasana yang kondusif serta memperkuat persatuan di tengah berbagai dinamika yang berkembang.
“Dengan suasana yang aman, saling percaya, dan menghormati proses hukum, kita dapat terus melanjutkan pembangunan dan menghadirkan kesejahteraan yang semakin nyata bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.
