Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin sekali mengembalikan ruh Koperasi pada fondasi awalnya, yakni memperkuat ekonomi rakyat melalui sistem gotong royong, bukan lagi terpaku pada mekanisme kapitalisme yang menyesakkan.
“Bapak presiden ingin supaya koperasi itu kembali seperti dulu dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini,” kata Ferry Juliantono saat berkunjung ke Markaz Syariah Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2026).
Bahkan ia menyinggung peristiwa infiltrasi IMF (International Monetary Fund) pada tahun 1997, di mana ada perjanjian utang antara Indonesia dengan IMF yang dihadiri langsung oleh Direktur Pelaksana IMF Michel Camdessus, yakni tonggak awal kerusakan iklim pasar di Indonesia.
“Problemnya adalah ketika mekanisme pasar itu menjadi pengatur tentang praktik ekonomi pasar, itu ternyata ada pelaku pasarnya besar, ada pengatur pasar menengah, ada pengatur pasar kecil. Nah kalau negara nggak ikut ngatur, otomatis kecenderungannya adalah pelaku pasar yang besar meminggirkan pelaku pasar yang ukurannya lebih kecil,” ujarnya.
“Dan di situlah kemudian koperasi yang tadinya punya pabrik, yang tadinya punya bank, yang tadinya punya undang-undang, yang tadinya punya ini itu, kemudian menjadi berkurang, berkurang dan semakin ketinggalan dibandingkan dengan badan usaha milik swasta dan dibandingkan dengan badan usaha milik negara, jauh sekali,” sambung Ferry.
Atas dasar itu, Ferry yang juga Wakil Ketua Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Potensi Jaringan, Koperasi, dan UMKM DPP Partai Gerindra itu menyampaikan, bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah tidak lagi mau melihat berkas IMF.
“Oleh karena itu ketika Bapak Prabowo menjadi presiden kemudian minta kepada kami supaya tolong gercep, kejar ketinggalan koperasi dengan swasta dan BUMN, dan presiden menyampaikan bahwa saya tidak akan menggunakan lagi resep dari IMF, letter of intence itu, saya masukkan ke laci, saya akan menggunakan negara untuk mengatur lagi sistem praktik dan ekonomi kita,” tuturnya.
“Sebab kalau negara nggak hadir, Presiden menyampaikan kasihan nanti mereka yang lemah, mereka yang membutuhkan itu makin lama makin terpinggirkan, dan memang perekonomian nasional kita selama sekian puluh tahun belakangan ini meskipun ada pertumbuhan ekonomi tapi hanya melahirkan seratus orang keluarga kaya di Indonesia,” lanjutnya.
