HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pakar hukum, Feri Amsari memberikan sentilan pedas kepada komposisi pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) yang tidak ada satu pun jebolan ahli gizi. Hal ini membuat dirinya merasa wajar ketika MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo baik dalam ide, namun berantakan dalam praktik.
“BGN tidak ada satu pun ahli gizi,” kata Feri Amsari dalam podcast Close The Door yang dikutip Holopis.com, Senin (6/10/2025).
Ia pun menyebut jika koleganya pun sampai membuat satiran, mengapa banyak belatung dan serangga lainnya ikut masuk ke dalam makanan yang dibagikan kepada pelajar di beberapa kasus di daerah.
“Bercandanya teman-teman, agar nyelekit sih sebenarnya. Wajar saja ada ahli serangga karena itu makanan bergizi gratis kita kebanyakan serangganya,” ketusnya.
Menurut Feri, satiran semacam itu seharusnya mendapatkan gayung bersambut dari pemerintah untuk melakukan evaluasi total dalam konteks tata kelola teknis. Jangan sampai keluar narasi yang justru mendiskreditkan kritikan yang dinilainya membangun itu.
“Ini sindiran yang harusnya segera diterima oleh negara,” tegas Feri.
Di sisi lain, ada aspek yang cukup krusial disampaikan Feri kepada pemerintah melalui kanal Youtube milik Letkol Tituler Deddy Corbuzier tersebut. Yakni soal regulasi. Dijelaskannya, bahwa sampai dengan saat ini, belum ada regulasi satu pun yang memayungi pelaksanaan MBG.
“Targetnya 2028 akan ada UU, kejauhan. Sementara untuk pelaksanaannya, bahkan Peraturan Presiden pun tidak ada. Belum lagi soal profesionalitas,” ucap dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat tersebut.
Dalam konteks teknis, banyak sekali kasus pengelolaan MBG yang minim pengawasan. Bahkan banyak kasus menunjukkan SPPG MBG kedapatan tidak memastikan jaminan sterilisasi dan kualitas makanan yang sesuai kebutuhan gizi.
“Sebelum menyajikan makanan tidak hanya dipastikan enak, tapi juga baik kan. Kalau dalam konteks keislamannya, halalan thoyyibah, halal juga baik, artinya dia harus dipastikan layak konsumsi,” tuturnya.
Feri pun meminta Deddy Corbuzier yang juga staf khusus Menteri Pertahanan untuk belajar pada tata kelola makanan bergizi di luar negeri yang baik. Di mana mereka tidak sekadar memastikan makanannya enak dan bergizi, akan tetapi memastikan dalam proses penyimpanan, pengolahan, hingga pengajian benar-benar layak, higienis dan sehat.
“Kalau di luar negeri, tidak hanya sekadar bagaimana orang dilayani makanannya, tapi bagaimana proses makanannya, tempat penyimpanannya juga dipastikan higienis, cara memasaknya juga baik. Itu proses itu sangat kejam kalau tidak memenuhi standar, ya setop,” tandas Feri.
Oleh sebab itu, jika pemerintah khususnya Presiden Prabowo Subianto mau serius mengevaluasi program ini, maka perlu dilakukan audit menyeluruh baik dari budgeting, tender, hingga sistem tata kelola Makan Bergizi Gratis, agar tujuan utama dari Presiden tidak tercerai-berai dalam tataran pelaksanaannya.
“Presiden harusnya dengan berani melakukan tim khusus untuk memeriksa ini permasalahannya di mana saja,” tegasnya.
Apalagi dalam konteks audit dan pengawasan, Feri menyebut Presiden memiliki instrumen yang konkret untuk melaksanakan tugas besar itu.
“Presiden itu kan dengan segala fungsinya punya banyak cara untuk mengawasi ini. Bawahannya adalah Jaksa, Polisi, untuk kemudian memastikan proses ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Faktanya sampai hari ini tidak berlangsung,” pungkasnya.
Komposisi BGN (Badan Gizi Nasional) :
Kepala BGN: Dadan Hindayana (Pakar entomologi)
Wakil Kepala BGN:
– Brigjen Pol. Sony Sonjaya (Anggota Polisi aktif)
– Nanik Sudaryati Deyang (Alumni Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman)
– Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung (Mantan prajurit TNI bidang infanteri)
Sekretaris Utama: Brigjen TNI (Purn) Sarwono (Mantan Direktur Bela Negara pada Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan)
Inspektur Utama: Brigjen TNI (Purn) Jimmy Alexander Adirman (Mantan Sesditjen Kekuatan Pertahanan Kemenhan)
Deputi Sistem dan Tata Kelola: Tigor Pangaribuan (Lulusan Fakultas Teknik Pertanian di IPB dan administrasi bisnis di Monash Business School)
Deputi Penyediaan dan Penyaluran:
– Brigjen TNI (Purn) Suardi Samiran (Mantan prajurit TNI yang pernah menjadi Wakil Kepala Zeni Kodam Jaya)
– Mayjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha (Mantan pejabat BNPT hingga Dirjen Pothan Kemhan)
Deputi Promosi dan Kerja Sama: Nyoto Suwignyo (Lulusan Geografi UGM dan Doktor Ilmu Pemerintahan di IPDN)
