JAKARTA – Pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi menilai bahwa tantangan terbesar Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar menaikkan angka pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan pertumbuhan itu bebas dari kebocoran dan benar-benar mengangkat kesejahteraan rakyat kecil.
Karena bagi Haidar Alwi, korupsi di lingkar kekuasaan seperti pasir halus di mesin ekonomi. Ia seperti tak terlihat, akan tapi pelan-pelan menghancurkan sendi-sendi pemerintahan yang berjalan.
“Kalau di hulu kekuasaan airnya sudah keruh, mustahil di hilir rakyat bisa minum yang jernih,” ujar Haidar Alwi dalam keterangan persnya yang diterima Holopis.com, Rabu (13/8/2025).
Karena itu, Haidar menyebut bahwa Presiden Prabowo harus selalu memastikan bahwa praktik korupsi di lingkaran pemerintahan tidak terjadi dan dapat ditekan semaksimal mungkin.
“Presiden Prabowo harus berani menjaga air itu tetap jernih melalui ketegasan, integritas, dan keberanian memutus rantai korupsi, bahkan jika melibatkan orang dekat atau menterinya sendiri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Haidar Alwi pun menyampaikan bahwa di awal pemerintahan Presiden Prabowo, menunjukkan fondasi ekonomi yang cukup kuat. Pertumbuhan triwulan I-2025 mencapai 4,87% (yoy), inflasi Juli 2025 berada di 2,37% (yoy), dan rasio utang pemerintah masih jauh di bawah batas aman UU Keuangan Negara. Bank Indonesia pun memangkas suku bunga acuan menjadi 5,25% pada 16 Juli 2025 untuk mendorong ekspansi ekonomi.
Namun Haidar Alwi mengingatkan bahwa angka makro ini belum bisa menjamin semangat Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan kemakmuran rakyat jika kebocoran belanja negara tetap terjadi.
“APBN yang sehat di atas kertas tidak berguna jika uangnya menguap di jalan,” tegas Haidar.
Selanjutnya, Haidar Alwi menilai peran Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam menjaga disiplin fiskal patut diapresiasi, tetapi kebijakan PPN 12% sejak 1 Januari 2025 harus dijelaskan secara detail, termasuk mekanisme pengecualian untuk kebutuhan pokok, agar tidak menimbulkan kegaduhan. Haidar Alwi juga menyoroti kontribusi besar daerah yang sering diabaikan. NTB, misalnya, telah menyetor Rp1,73 triliun ke kas pusat hingga pertengahan 2025.
“Kalau pusat tidak mengembalikan sebagian besar dana itu dalam bentuk investasi produktif, daerah hanya akan jadi ATM negara, bukan pusat pertumbuhan,” tuturnya.
