JAKARTA – Agenda reses anggota DPRD DKI Jakarta Komisi E dimanfaatkan betul oleh para tokoh lingkungan untuk menyuarakan aspirasi warganya. Salah satu suara paling lantang datang dari Ketua RT 11 RW 7 Kelurahan Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Imam Basori atau yang karib disapa Ibas.
Dalam forum reses yang dihadiri anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi E dari Fraksi PDIP Chicha Koeswoyo tersebut, Ibas secara terbuka menagih janji kampanye Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo soal kenaikan dana operasional untuk Ketua RT/RW.
“Kami ini ujung tombak pelayanan publik di lingkungan. Saat kampanye, Gubernur menyampaikan komitmen menaikkan dana operasional RT/RW. Pertanyaannya, kapan akan direalisasikan? Apakah Komisi E siap mengawal janji tersebut agar tidak hanya jadi retorika politik?,” tanya Ibas dalam forum reses yang diselenggarakan di Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Rabu (2/7/2025) seperti dikutip Holopis.com.
Tak hanya soal dana operasional, Ibas juga menyampaikan berbagai keluhan dan masukan dari warga terkait masalah-masalah krusial di wilayahnya, mulai dari bantuan sosial hingga fasilitas kesehatan. Begitu juga soal kejelasan realisasi penyaluran bantuan sosial (bansos), khususnya bagi warga miskin yang belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dalam kesempatan itu pula, Ibas pun menyoroti rumitnya pengajuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Lansia (KJL) yang membuat banyak warga kesulitan.
“Banyak warga kami yang mengeluh prosesnya terlalu berbelit. Harusnya, ada penyederhanaan prosedur. Apalagi ini program untuk masyarakat bawah,” ujarnya.
Selanjutnya, Ibas juga bertanya apakah ada program mitigasi untuk warga yang terdampak PHK atau krisis ekonomi, seperti pelatihan kerja atau bantuan langsung tunai. Lalu soal program PPenerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Ibas menyampaikan keresahan warga yang merasa sistem zonasi yang dinilainya tidak adil, serta tidak berpihak kepada masyarakat kecil.
“Sistem saat ini justru membuat anak dari keluarga tak mampu sulit mengakses sekolah negeri favorit. Perlu ada evaluasi yang pro-rakyat kecil,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan tentang beasiswa tambahan bagi anak-anak korban PHK (pemutusan hubungan kerja), agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa terganggu kondisi ekonomi keluarga yang sedang lesu.
