HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak semua pihak untuk bisa bergandengan tangan dan bekerja sama dalam rangka mengatasi persoalan pelik di jalan raya. Salah satunya adalah soal kendaraan yang melebihi kapasitas muatan atau overload, maupun kelebihan batas dimensi yang seharusnya atau overdimension.
“Kami bersama stakeholders terus berupaya untuk memecahkan masalah ini,” kata AHY di Jakarta dalam keterangan persnya yang dikutip Holopis.com, Rabu (4/6/2025).
Ia menehaskan bahwa overload dan over dimension menjadi persoalan yang sangat serius, karena masih maraknya terjadi pelanggaran. Sebab, kendaraan yang melebihi dimensi dan kapasitas muatan jelas bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
BACA JUGA
- Catat! Operasi Patuh 2025 Dimulai 14 Juli, Ini Sasaran dan Sanksinya
- Polisi Cilik Peserta Puncak HUT 79 Polri Diganjar Penghargaan
- Polri Gelar Tactical Floor Game Jelang HUT 79 Bhayangkara di Monas
- Polri Tegaskan Penanganan Angkutan ODOL Jadi Pekerjaan Semua Pihak
- Wujudkan Zeo Angkutan ODOL, Polri Mulai Lakukan Pendataan Kendaraan
“Kendaraan seperti ini tidak hanya meresahkan masyarakat dengan gangguan lalu lintas, tetapi juga kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas yang berujung korban jiwa,” ujarnya.
Oleh sebab itu, kesadaran akan kepatuhan penggunaan kendaraan agar tepat guna dan kapasitas menjadi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, instansi terkait, serta para pengemudinya juga.
Pun demikian sebagai representasi negara, AHY menyampaikan jika pihaknya bersama Korlantas Polri akan melaksanakan penertiban dengan pemanfaatan teknologi, dalam rangka untuk mengontrol dan memonitoring potensi Pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan jalan tersebut.
“Kami juga akan memanfaatkan teknologi untuk memastikan tidak ada kendaraan yang melanggar batas yang ditetapkan,” tegas AHY.
Selain memasang alat pengontrol tersebut, AHY juga menyampaikan bahwa pemerintah dan seluruh stakeholder pun akan melakukan sosialisasi secara masif agar apa yang tengah diterapkan oleh pemerintah tersebut dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak.
“Langkah ini akan dilakukan secara tegas, diawali dengan tahapan edukasi, sosialisasi, dan upaya preventif,” terangnya.
