JAKARTA – Bekas Ketua MPR RI yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menilai bahwa Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) merupakan loyalis Jokowi.
Hal ini menurut Amien Rais, karena mereka tidak setuju dengan wacana Forum Purnawirawan Prajurit TNI untuk melengserkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
“Saya tegas mengatakan bahwa para purnawirawan yang tergabung dalam PEPABRI itu bisa dikatakan loyalis Jokowi yang belum mampu move on,” kata Amien Rais dalam video yang dikutip Holopis.com, Selasa (6/5/2025).
Ia menilai bahwa para purnawirawan angkatan bersenjata tersebut lupa bahwa mereka seharusnya tunduk hanya pada satu orang yakni Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Mereka tidak boleh tunduk kepada Joko Widodo karena sudah purna masa tugasnya sebagai Presiden ke 7 pada 20 Oktober 2024 lalu.
Oleh sebab itu, bekas Ketua Umum PP Muhammadiyah yang juga eks Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun menilai bahwa terpecah-belahnya para purnawirawan TNI dan Polri tersebut adalah buah karya Joko Widodo (Jokowi).
“Nah, inilah kekhawatiran saya yang sangat serius bila para purnawirawan TNI bersimpang jalan, Indonesia otomatis semakin lemah dan itulah yang mungkin ditunggu Jokowi sejak jadi Presiden di tahun 2014,” pungkasnya.
Sebelumnya diketahui, sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI membuat surat pernyataan sikap yang berisi 8 (delapan) poin. Poin yang akhirnya menjadi titik berat adalah di poin ke-delapan, yakni desakan agar Prabowo mengganti Wapres yang kini diduduki oleh Gibran Rakabuming Raka.
Berikut adalah kedelapan butir pernyataan sikap mereka ;
1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.
2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.
3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat, serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
4. Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya.
5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.
8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Namun, kemudian muncul pernyataan sikap resmi dari sejumlah organisasi purnawirawan yang resmi, yakni PEPABRI, LVRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan PERIP. Di mana mereka memiliki 5 (lima) poin yang berisi ;
1. Wadah Purnawirawan TNI-Polri yang resmi adalah PEPABRI, LVRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan PERIP.
2. Solidaritas TNI Polri merupakan jaminan bagi tetap tegak dan utuhnya NKRI, oleh karena itu diperlukan konsolidasi yang terus menerus.
3. Purnawirawan TNI-Polri walaupuns udah purna tugas tetap belum purna pengabdian, tetap berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Tri Brata. Sehingga purnawirawan TNI-Polri tetap setia dan tata pada konstitusi.
4. Purnawirawan TNI-Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan Asta Cita.
5. Purnawirawan TNI-Polri mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional.
