JAKARTA, HOLOPIS.COM – Video Amien Rais terkait tudingan ke pejabat negara dihapus, DPR menilai langkah Komdigi melakukan penindakan sudah tepat dan sesuai aturan.
Polemik hilangnya video pernyataan Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, dari kanal YouTube kembali menjadi sorotan publik.
Video yang sempat beredar luas di media sosial tersebut kini tidak lagi dapat diakses, memicu berbagai spekulasi di ruang digital.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Nurul Arifin, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menangani kasus tersebut melalui mekanisme administratif.
Menurut Nurul, langkah Komdigi sudah berada di jalur yang tepat karena bertujuan menjaga ruang digital tetap kondusif tanpa harus langsung membawa persoalan ke ranah pidana.
“Langkah Komdigi sudah tepat, yakni melakukan penindakan administratif sesuai kewenangan. Ini penting untuk menjaga ruang publik digital kita tetap kondusif tanpa harus langsung melakukan kriminalisasi,” ujar Nurul, Senin (4/5/2026).
Lebih lanjut, Nurul menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi dalam sistem demokrasi Indonesia.
Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab, terutama jika menyangkut pernyataan yang bersifat sensitif dan berpotensi menimbulkan kegaduhan publik.
Menurutnya, setiap pernyataan yang disampaikan di ruang publik, khususnya yang berkaitan dengan tokoh atau isu personal, harus dapat dipertanggungjawabkan secara fakta.
“Kebebasan berpendapat memang dijamin, tetapi setiap pernyataan terutama yang bersifat personal dan sensitif harus dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kualitas diskursus politik di Indonesia.
Nurul menilai ruang politik seharusnya diisi oleh perdebatan berbasis data, argumentasi substansial, dan kepentingan publik, bukan narasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
“Diskursus politik kita harus sehat dan berbasis data. Jika tidak, maka yang terjadi adalah degradasi kualitas demokrasi karena ruang publik dipenuhi narasi yang tidak dapat diverifikasi,” lanjutnya.
Sebelumnya, video pernyataan Amien Rais yang menyinggung Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sempat viral di berbagai platform media sosial.
Namun, video tersebut kini sudah tidak lagi tersedia di kanal YouTube Amien Rais Official.
Berdasarkan penelusuran, video tersebut tidak dapat diakses karena adanya keberatan resmi dari pihak pemerintah.
Dalam keterangan platform, video disebut telah dibatasi di Indonesia akibat adanya keluhan hukum.
Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, turut membenarkan bahwa video tersebut tidak lagi bisa diakses.
Ia menyebut pembatasan terjadi karena adanya proses atau keberatan hukum yang diajukan pihak terkait.
Dukungan DPR terhadap langkah Komdigi ini dinilai sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ruang digital di tengah meningkatnya dinamika politik di media sosial.
Langkah tersebut dianggap penting agar ruang digital tidak dipenuhi oleh informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi memicu kegaduhan publik.
Pemerintah sendiri sebelumnya menegaskan bahwa pengelolaan ruang digital harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menjadi sarana penyebaran informasi yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Hingga saat ini, polemik seputar video Amien Rais tersebut masih menjadi perbincangan hangat di media sosial, mencerminkan tingginya sensitivitas isu politik di era digital yang serba cepat dan terbuka.
