JAKARTA – Politisi senior Partai Demokrat, Andi Arief menyarankan agar semua pihak khususnya Gibran Rakabuming Raka untuk santai saja dengan wacana sejumlah pihak untuk menuntut penggantian Wakil Presiden.
Hal ini disampaikan Andi Arief melalui tweetnya di X pribadi @Andiarief__ pada hari Sabtu, 3 Mei 2025 sekira pukul 11.32 WIB.
“Menghadapi tuntutan pemakzulan wapres itu tenang saja. Hal biasa,” kata Andi Arief dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Holopis.com, Minggu (4/5/2025).
Sebab agenda pemakzulan Wakil Presiden pernah terjadi di mana saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Di mana saat itu ada gelombang desakan penggantian Boediono sebagai Wakil Presiden karena dituding terlibat dalam skandal kasus mega korupsi Bank Century.
Namun upaya tersebut menurut Andi Arief gagal karena sampai dengan akhir masa jabatannya di pemerintahan periode 2009-2014, Boediono sama sekali tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan.
“Dalam kasus abad ini, upaya memakzulkan wapres Boediono sedemikian besar sampai Parlemen. Namun semua upaya itu mentah karena secara hukum Pak Boediono tidak terbukti atas segala tuduhan,” ujarnya.
Sebelumnya diketahui sejumlah mantan prajurit TNI menggelar Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Di mana di dalamya terdapat sejumlah nama besar, mulai dari Jenderal Purn TNI Fachrul Razi yang notabane mantan Wakil Panglima TNI dan mantan Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju.
Kemudian ada juga nama Jenderal TNI Purn Tyasno Sudarto yang merupakan Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Lalu ada mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI (purn) Slamet Soebijanto, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI (purn) Hanafie Asnan, dan mantan Wakil Presiden RI Jenderal (purn) TNI Try Sutrisno.
Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut membuat sebuah pernyataan sikap, sebanyak 8 poin yang dimaktubkan. Dan dalam poin ke-8, mereka menyatakan desakan untuk penggantian Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.
Berikut adalah 8 (delapan) poin tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI ;
1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.
2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.
3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat, serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
4. Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya.
5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.
8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
