BerandaNewsPolhukamKorupsi Tol MBZ, Eks Dirut JJC Dituntut 4 Tahun dan Eks Petinggi...

Korupsi Tol MBZ, Eks Dirut JJC Dituntut 4 Tahun dan Eks Petinggi Bukaka Teknik Utama 5 Tahun Bui

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) meyakini mantan Direktur Utama PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC), Djoko Dwijono terbukti bersalah melakukan korupsi proyek pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol Layang MBZ tahun 2016-2017 yang merugikan negara Rp 510 miliar.

Atas keyakinan itu, jaksa menuntut Djoko Dwijono dengan hukuman 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. 

“Menjatuhkan pidana terhadap Djoko Dwijono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun,” ucap jaksa saat membacakan surat tuntutan terdakwa Djoko di Pengadilan Tipikor Jakarta, seperti dikutip, Holopis.com, Rabu (10/7). 

Jaksa mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan dalam menyusun tuntutan terhadap Djoko. Untuk hal yang memberatkan, jaksa menilai Djoko tidak mendukung pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Hal meringankan terdakwa bersikap sopan selama persidangan,” tutur Jaksa.

Menurut Jaksa, Djoko melakukan korupsi bersama-sama dengan Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama sejak tahun 2008 dan kuasa KSO Bukaka PT KS, Sofiah Balfas; konsultan perencana PT LAPI Ganesatama Consulting dan pemilik PT Delta Global Struktur, Tonny Budianto Sihite; dan Ketua Panitia Lelang PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) Yudhi Mahyudin.

Jaksa juga membacakan amar tuntutan terhadap tiga terdakwa itu. Sofia Balfas dan Tony Budianto Sihite dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan, Yudhi Mahyudin dituntut 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. 

“Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer JPU,” kata Jaksa.

Temukan kami juga di Google News
Editor : Muhammad Ibnu Idris

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Terbukti Terima Suap Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Divonis 4,5 Tahun Penjara

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, dengan hukuman empat tahun dan enam bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Menko Polhukam Tegaskan Transformasi Digital Bagi Polri Bukan Opsi, Tapi Keharusan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto menekankan, bahwa transformasi digital saat ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Terutama dalam meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap kinerja Polri.

Ditangkap di Banten, KPK Sebut Muhaimin Kerap Mangkir Panggilan Pemeriksaan

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Muhaimin Syarif, tersangka kasus dugaan suap kepada mantan Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba pada hari Selasa (16/7).

Polres Metro Bekasi Tangkap 30 Pelaku Tawuran, Belasan Sajam Diamankan

Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota telah berhasil menangkap sedikitnya 30 orang dalam kasus tawuran hanya dalam kurun waktu enam bulan atau 1 semester saja.

Bey Machmudin Ajak Pemuda dan LSM Jadi Agen Antikorupsi

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengajak kepada seluruh pemuda dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menjadi agen perubahan dan pelopor antikorupsi di lingkungannya masing-masing.

Mendag Usulkan Pembentukan Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, atau lebih dikenal dengan sebutan Satgas Pengawasan barang impor ilegal kepada Jaksa Agung, ST Burhanuddin.
Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029
Sudaryono Jateng Satu
Munas 10 Forum Zakat

HOLOPIS FEEDS