BerandaNewsPolhukamKonsistensi Jampidsus Miskinkan Koruptor Tuai Apresiasi

Konsistensi Jampidsus Miskinkan Koruptor Tuai Apresiasi

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung terus berupaya melakukan pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi di tubuh PT Asabri.

Teranyar, Kejaksaan Agung melalui Jampidsus Kejaksaan Agung kembali melakukan sita eksekusi pertambangan nikel milik terpidana Heru Hidayat.

Ketua Fatkadem (Forum Advokat Untuk Keadilan dan Demokrasi) Erman Umar menanggapi langkah Kejaksaan yang terus berupaya mengembalikan kerugian negara di kasus tersebut.

“Sita eksekusi ini menggambarkan ke publik bahwa konsesi pertambangan yang menguasai hajat hidup rakyat hanya dikuasai segelintir oknum. Ini patut diapresiasi,” kata Erman Umar dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com,Kamis (11/7).

Penerbit Iklan Google Adsense

Menurut dia, langkah ini memberikan dampak besar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Para pihak yang coba-coba ngikuti Heru Hidayat bakal mengurungkan niatnya,” imbuhnya.

Bila eksekusi tambang batu bara milik PT. GBU di Kaltim terkait Skandal Jiwasraya dan sudah dilelang seharga Rp 1, 9 triliun, maka kali ini terkait Skandal Asabri yang merugikan negara Rp 22, 78 triliun.

Sita eksekusi dilakukan Tim Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur didampingi oleh Tim Pengendalian Eksekusi Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa Eksekusi dan Eksaminasi pada Jampidsus.

Kapuspenkum Dr. Harli Siregar mengatakan luas konsesi pertambangan nikel yang disita seluas tiga ribu hektar di Desa Puncak Indah, Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulsel.

“Aset ini dimiliki terpidana dan/atau pihak terafiliasi berupa PT.Tiga Samudra Perkasa dan PT. Tiga Samudra Nikel yang berada di Kabupaten Luwu Timur, Sulsel, ” bebernya, Senin (8/7).

Tiga Samudra Perkasa berdiri berdasarkan Surat Izin Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi Mineral Logam/Nikel Nomor: 1/I.03/PTSP/2018, 23 Januari 2018.

Sementara, Tiga Samudra Nikel berdiri berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 2/I.18/PTSP/ 2018, 15 Januari 2018.

“Kedua objek sita eksekusi  ditempatkan di bawah pengawasan/pengelolaan penerima benda sitaan di Kantor Kejari saan Luwu Timur, ” tutur Harli.

Langkah ini agar aset dialihkan atau diperjual- belikan dan akan dilelang, maka wajib benda titipan itu diserahkan ke Kejaksaan Agung Cqn Kejari Jakarta Timur.

“Saat ini kedua aset tersebut telah dilakukan pemblokiran di Kementerian ESDM agar tidak terjadi pengalihan izin tambang. “

Harli juga menyampaikan selain kedua objek sita tersebut, Tim Jaksa Eksekutor juga menyita 687.000.000 lembar saham milik PT.Tiga Samudra Perkasa yang terafiliasi dengan Heru Hidayat.

Saat ini, saham tersebut telah diblokir di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Kemenkumham agar tidak terjadi peralihan saham yang telah disita.

“Sita eksekusi dilakukan untuk melaksanakan.l putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap,” pungkas Harli.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Terbukti Terima Suap Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Divonis 4,5 Tahun Penjara

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, dengan hukuman empat tahun dan enam bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Menko Polhukam Tegaskan Transformasi Digital Bagi Polri Bukan Opsi, Tapi Keharusan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto menekankan, bahwa transformasi digital saat ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Terutama dalam meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap kinerja Polri.

Ditangkap di Banten, KPK Sebut Muhaimin Kerap Mangkir Panggilan Pemeriksaan

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Muhaimin Syarif, tersangka kasus dugaan suap kepada mantan Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba pada hari Selasa (16/7).

Polres Metro Bekasi Tangkap 30 Pelaku Tawuran, Belasan Sajam Diamankan

Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota telah berhasil menangkap sedikitnya 30 orang dalam kasus tawuran hanya dalam kurun waktu enam bulan atau 1 semester saja.

Bey Machmudin Ajak Pemuda dan LSM Jadi Agen Antikorupsi

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengajak kepada seluruh pemuda dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menjadi agen perubahan dan pelopor antikorupsi di lingkungannya masing-masing.

Mendag Usulkan Pembentukan Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, atau lebih dikenal dengan sebutan Satgas Pengawasan barang impor ilegal kepada Jaksa Agung, ST Burhanuddin.
Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029
Sudaryono Jateng Satu
Munas 10 Forum Zakat

HOLOPIS FEEDS