Kembangkan Fakta Sidang SYL, KPK Janji Dalami Pemberian Uang THR ke Komisi IV DPR 

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menindaklanjuti dan mendalami setiap fakta yang terungkap dalam persidangan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Salah satunya terkait dugaan pemberian uang Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Komisi IV DPR RI. 

“Ya masih akan didalami oleh teman-teman penyidik,” ungkap Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, seperti dikutip Holopis.com, Rabu (3/7).

Ihwal pemberian uang THR kepada komisi yang salah satunya membidangi pertanian itu termaktub dalam analisa yuridis surat tuntutan jaksa KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Disebutkan, SYL memiliki kedekatan dengan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta. Atas dasar kedekatan itu, Hatta dipercaya SYL mengurusi dan mewakili keperluan SYL dengan eksternal Kementan antara lain untuk pemberian uang THR kepada Komisi IV DPR RI. 

Dugaan pemberian uang THR itu sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan sejumlah saksi. Di antaranya, Prihasto Setyawan, Suwandi, Nasrullah, Ali Jamil Harahap, Hermanto, Dedy Nursamsyi, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian nonaktif Kasdi Subagyono.

Selain keterangan saksi, dugaan pemberian itu juga bersesuaian dengan sejumlah barang bukti (BB) yang telah dikantongi lembaga antirasuah. 

Dalam menindaklanjuti dugaan tersebut, KPK membuka peluang melakukan pengembangan. Tetlebih sejauh ini sudah ada beberapa keterangan saksi dan bukti temuan awal adanya dugaan pemberian THR ke Komisi IV DPR RI itu. 

Guna mendukung penguatan bukti dan informasi atas dugaan itu, tim penindakan KPK akan memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait. Tak terkecuali sejumlah anggota Komisi IV DPR RI yang diduga kecipratan uang. 

“Itu akan dipelajari dan saksi-saksi juga akan dipanggil kalau memang menurut penyidik ini akan mendukung pembuktian perkara yang sedang ditangani,” tegas Tessa. 

Sebelumnya dalam persidangan, mantan koordinator substansi rumah tangga Kementerian Pertanian (Kementan), Arief Sopian mengakui adanya bagi-bagi THR ke lima pimpinan Komisi IV DPR RI dengan nominal masing-masing Rp 100 juta. Arief membenarkan keteranganya dalam BAP yang dibacakan jaksa KPK. 

“Perlu saya sampaikan bahwa satu buah buku agenda berwarna hijau dengan embos logo pertanian merupakan buku catatan milik saya yang biasanya saya gunakan untuk mencatat arahan pimpinan terkait pengumpulan dan pengeluaran dana uang untuk kepentingan Menteri Syahrul Yasin Limpo melalui Muhammad Hatta, yang menyalurkan dana uang yang sudah terkumpul dari eselon I di lingkungan Kementan RI. Berdasarkan catatan yang diperlihatkan kepada saya tersebut, benar, bahwa tulisan dalam catatan tersebut merupakan tulisan saya, di mana dalam catatan tersebut saya buat sekitar bulan April 2022′,” ucap jaksa saat membacakan BAP Arief.

Arief dalam BAP itu menerangkan catatan pembagian THR itu dibuat pada April 2022. Dalam BAP itu diterangkan adanya pembagian THR ke 5 pimpinan Ketua Komisi IV DPR RI dengan nominal masing-masing Rp 100 juta.

“Adapun catatannya tertulis tunjangan hari raya untuk diberikan ke Komisi IV DPR RI yang terdiri dari 5 orang ketua atau pimpinan. Petunjuk dari Kasdi Subagyono sesuai arahan Syahrul Yasin Limpo untuk diberi masing-masing Rp 100 juta sehingga total uang yang disiapkan dan diserahkan kepada 5 orang ketua atau pimpinan Komisi IV DPR RI sebesar Rp 500 juta,” lanjut jaksa membacakan BAP Arief. 

Temukan kami juga di Google News
  • Baca Juga

KPK Duga Bos Tambang Orang Dekat Bahlil Lahadalia Terlibat Suap Tambang Malut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menampik adanya dugaan keterlibatan bos tambang, Setyo Mardanus dalam sengkarut dugaan suap Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba terkait pengurusan perizinan tambang di Malut.

KPK Sebut Nilai Akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Capai Rp 1,3 Triliun

Nilai kontrak akuisisi kerja sama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry terhadap PT Jembatan Nusantara disebut mencapai Rp 1,3 triliun.

Kasus Harun Masiku, Staf Hasto dan 3 Tim Hukum PDIP Dicegah ke Luar Negeri

Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah lima orang berpergian ke luar negeri. Ini atas permintaan KPK terkait pengusutan kasus dugaan suap Harun Masiku yang masih buron.

KPK Periksa Komisaris PT Asiatel Globalindo Tan Heng Lok

Tim penyidik KPK) mengagendakan pemeriksaan pemeriksaan terhadap Komisaris PT Asiatel Globalindo Tan Heng Lok (THL), pada Selasa (23/7).

Garap Kasus Hasto dan Mbak Ita Berbarengan, KPK Bantah Sedang Bidik PDIP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya tudingan yang menyebut, bahwa lembaga antirasuah itu sedang membidik partai politik (parpol) tertentu, yang dalam hal ini PDI Perjuangan (PDIP).
Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029
Sudaryono Jateng Satu

BERITA TERBARU

BNPB Tetapkan 30 Daerah di Jateng Siaga Kekeringan dan Karhutla

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan sebanyak 30 daerah di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) sebagai daerah yang berstatus siaga bencana kekeringan.