HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden terpilih Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva mengecam keras langkah Presiden Jair Bolsonaro, yang melibatkan militer dalam mengaudit sistem pemungutan suara elektronik Pilpres Brasil.
“Seorang presiden, yang merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata, tidak memiliki hak untuk melibatkan mereka dalam membentuk komisi untuk menyelidiki mesin pemungutan suara elektronik,” kata Lula, dikutip Holopis.com dari Reuters, Jumat (11/11).
“Seharusnya terserah kepada masyarakat sipil, bersama dengan partai politik dan Kongres untuk melakukan pemantauan tersebut,” sambungnya.
Lanjutnya, Lula menyampaikan bahwa Presiden Bolsonaro harus meminta maaf kepada masyarakat Brasil dan pihak militer.
Diketahui, Lula secara resmi terpilih sebagai Presiden Brasil dalam Pilpres putaran kedua, dengan mengoleksi 50,9 persen suara, berbanding 49,1 persen untuk Bolsonaro.
Petahana alias Presiden Bolsonaro pun tidak menerima kekalahan tersebut, bahkan sampai saat ini tidak ada pernyataan resmi mengenai kekalahannya.
Presiden Bolsonaro mengklaim bahwa ada kecurangan dalam sistem pemungutan suara elektronik yang memenangkan Lula dalam pilpres Brasil putaran kedua.
Temuan yang tidak mendasar itu pun lantas mempengaruhi persepsi pendukungnya sendiri, hingga melakukan aksi demonstrasi besar-besaran sampai meminta militer turun tangan.
Permintaan pendukungnya tersebut lantas dikabulkan Presiden Jair Bolsonaro, dimana militer diminta ikut mengaudit apa yang dianggapnya sebagai kecurangan pemilu.
Kemudian, dalam informasi terbaru sebelumnya mengatakan bahwa, pihak militer telah menyelidiki hal tersebut dan dianggap tidak menemukan masalah terkait kecurangan pemilu.
Pernyataan pihak militer juga diperkuat oleh Kementerian Pertahanan Brasil, yang menyebut bahwa tidak ada inkonsistensi antara mesin pemungutan suara yang diperiksa oleh tentara dan hasil resmi yang diumumkan otoritas pemilihan nasional.
