Warga binaan disebut harus mengeluarkan Rp500 ribu untuk berpindah kamar atau turun kamar.
“Kami mendapatkan informasi dari warga binaan bahwa untuk biaya turun kamar, jadi untuk mereka pindah kamar ada pungli, ada biaya yang harus mereka keluarkan sebesar Rp500 ribu,” ujar Syafrida.
Jika terbukti, praktik tersebut dapat menjadi persoalan serius dalam tata kelola hunian rutan.
Penempatan warga binaan semestinya mengikuti kebutuhan dan kapasitas hunian serta ketentuan yang berlaku, bukan ditentukan oleh pungutan ilegal.
Persoalan di Rutan Pondok Bambu ternyata tidak berhenti pada dugaan pungli.
Ombudsman juga menemukan kelebihan kapasitas di sejumlah blok hunian.
Syafrida menyebut Blok C dan D mengalami kondisi overcrowded, sedangkan Blok A relatif normal.
Pihak rutan, menurut keterangannya, telah menyampaikan rencana penataan penghuni dan pemindahan warga binaan ke blok yang masih memiliki ruang.
Masalah berikutnya menyangkut ketersediaan air bersih.
Ombudsman menerima temuan bahwa air di Rutan Kelas I Pondok Bambu berwarna kuning dan keran terkadang tidak berfungsi sehingga warga binaan mengalami kekurangan air bersih.
“Kondisi air di Rutan Kelas I Pondok Bambu itu kuning dan terkadang keran air tidak berfungsi sehingga warga binaan mengalami kekurangan air bersih,” kata Syafrida.
Kondisi tersebut menyangkut kebutuhan dasar penghuni rutan.
Air bersih diperlukan untuk minum, membersihkan diri, dan menjaga sanitasi lingkungan.
