PPh, KPR dan Magang Masuk Rencana 2027, Apa Saja Programnya?

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah mulai membocorkan sejumlah program ekonomi yang akan dibawa ke 2027. Dari keringanan PPh bagi pekerja bergaji di bawah Rp10 juta, program magang untuk 150 ribu peserta, sampai rencana KPR bersubsidi untuk pekerja dengan penghasilan tetap sekitar Rp17 juta per bulan.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (30/9/2026).

PPh Pekerja Diperluas

Salah satu kebijakan yang disiapkan berkaitan dengan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).

Airlangga mengatakan fasilitas tersebut akan dilanjutkan pada 2027 dan diperluas. Jika sebelumnya menyasar pekerja di sektor padat karya dan pariwisata, tahun depan fasilitas tersebut direncanakan berlaku untuk pekerja di berbagai sektor dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.

“Bapak Presiden memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027. Program-program yang sudah dilaksanakan tahun ini dan akan dilanjutkan di tahun 2027,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Rabu (30/9).

Untuk kebijakan PPh tersebut, pemerintah memperkirakan ada sekitar 7,5 juta pekerja yang menjadi sasaran.

“Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja,” jelas dia.

Pemerintah juga tengah mengkaji penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan mempertimbangkan perkembangan inflasi. Besaran dan mekanismenya masih dibahas bersama Kementerian Keuangan.

Rumah Rp2 Miliar

Sektor perumahan juga masuk daftar kebijakan yang akan dilanjutkan.

Pemerintah berencana meneruskan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah pada 2027. Fasilitas tersebut berlaku untuk rumah dengan harga sampai Rp2 miliar.

Untuk rumah dengan harga hingga Rp5 miliar, pemerintah menyebut fasilitas PPN DTP diberikan atas bagian harga sampai Rp2 miliar.

Kebijakan ini menjadi salah satu instrumen yang disiapkan pemerintah untuk menjaga aktivitas sektor perumahan sekaligus mendukung daya beli masyarakat.

Industri Perhiasan Ikut Diubah

Bukan cuma pekerja dan sektor properti. Pemerintah juga menyiapkan penyesuaian aturan perpajakan untuk industri perhiasan.

Airlangga mengatakan akan ada standar baru terkait kadar logam mulia agar pelaku industri dapat memanfaatkan fasilitas PPN.

“Itu nanti akan dibuat standar baru di mana mereka bisa memanfaatkan PPN dengan fasilitas logam mulianya di 99,9 (persen). Jadi ini akan ada perbaikan daripada PP (Peraturan Pemerintah),” pungkasnya.

Magang 150 Ribu Peserta

Pemerintah juga memasukkan pengembangan tenaga kerja ke dalam agenda 2027.

Program Magang Nasional yang dijalankan Kementerian Ketenagakerjaan akan dilanjutkan dengan target 150 ribu peserta. Sementara program vokasi juga akan diteruskan dengan sasaran sekitar 300 ribu orang.