HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Letjen Suharyanto meninjau progres pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
Saat meninjau kondisi unit huntara secara menyeluruh, Suharyanto meminta pengembang segera menyelesaikan sejumlah kekurangan dengan target rampung.
Suharyanto meminta agar pembangunan huntara itu bisa rampung dalam lima hari ke depan, agar hunian dapat segera ditempati.
Menurut Suharyanto, huntara tersebut diperuntukkan bagi warga terdampak yang sebelumnya tinggal di rumah sewa yang rusak akibat banjir. Karena tidak memiliki rumah dengan status kepemilikan, kelompok ini tidak memperoleh Dana Tunggu Hunian (DTH).
Kepala BNPB menegaskan, langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat terdampak tetap mendapatkan tempat tinggal yang layak, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Di sini masyarakat dulunya tidak punya rumah dan menyewa tempat tinggal. Begitu kena banjir, rumah yang disewa hancur, mereka bingung mau kemana. DTH pun mereka tidak dapat, karena mereka sewa dan tidak punya rumah. Sehingga BNPB mengambil langkah inisiatif membangun huntara untuk mereka,” kata Suharyanto dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menghadirkan solusi bagi masyarakat terdampak, khususnya bagi kelompok rentan yang tidak memiliki rumah sendiri.
“Ini salah satu trobosan bagaimana kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah bisa memecahkan masalah, terhadap masyarakat yang terdampak bencana dan sebelumnya tidak punya rumah atau sewa,” ujarnya.
Selain melihat perkembangan pembangunan huntara, Suharyanto juga menyerahkan bantuan berupa sembako kepada warga serta bingkisan untuk anak-anak guna membantu memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan.
Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Desa Bandar Mahligai, Kecamatan Sekerak. Di lokasi tersebut, Suharyanto kembali berdialog dengan warga untuk mendengar aspirasi sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Interaksi langsung dengan masyarakat, menurutnya, menjadi bagian penting dalam evaluasi kebijakan dan upaya peningkatan layanan pemerintah dalam penanganan pascabencana.
