HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, mendesak pemerintah mengakhiri kebijakan utang dan pembangunan ekonomi yang dinilai memperbesar ketergantungan terhadap pasar global serta berpotensi mengorbankan kepentingan petani dan rakyat.
Ia menegaskan, kedaulatan pangan harus dibangun melalui reforma agraria sejati, penguatan pertanian rakyat, dan perlindungan hak petani atas tanah.
Desakan tersebut disampaikan SPI dalam momentum peringatan Hari Pangan Sedunia 2026 yang jatuh pada 16 Oktober.
SPI menilai, persoalan pangan tidak cukup diselesaikan dengan meningkatkan produksi dan pasokan, tetapi juga membutuhkan pembenahan struktur agraria, sistem pertanian, serta kebijakan pembiayaan pembangunan.
“Krisis pangan masih menjadi persoalan global di tengah ketimpangan penguasaan tanah, kemiskinan masyarakat perdesaan, dan konflik agraria yang dihadapi petani sebagai produsen pangan,” kata Henry dalam siaran pers yang diterima Holopis.com, Minggu (18/10/2026).
Data yang dikutip SPI menunjukkan sekitar 645 juta orang atau 7,8 persen populasi dunia mengalami kelaparan pada 2025. Sementara di Indonesia, jumlah petani gurem tercatat mencapai 16,89 juta orang pada 2023, meningkat dibandingkan 14,25 juta orang pada 2013.
SPI juga menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026 yang menunjukkan tingkat kemiskinan perdesaan sebesar 10,67 persen, lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan perkotaan yang mencapai 6,34 persen.
Bagi SPI, angka tersebut memperlihatkan persoalan mendasar dalam sistem pangan Indonesia.
“Petani dan masyarakat perdesaan yang berperan memproduksi pangan justru masih menghadapi keterbatasan penguasaan tanah, kemiskinan, serta konflik agraria,” ujarnya.
Kritik Ketergantungan terhadap Utang Internasional
SPI turut menyoroti agenda pembiayaan dan pembangunan global yang dibahas dalam Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan Bank Dunia (World Bank) di Bangkok, Thailand, pada 12–18 Oktober 2026.
SPI menilai kebijakan pembiayaan pembangunan perlu dikritisi apabila berpotensi membatasi ruang pemerintah dalam melindungi petani dan memenuhi hak rakyat atas pangan.
Menurut organisasi tersebut, ketergantungan terhadap utang, liberalisasi perdagangan, dan privatisasi dapat meningkatkan tekanan terhadap anggaran publik, memperbesar paparan petani terhadap persaingan pasar global, serta memperlebar ketimpangan penguasaan tanah dan sumber produksi.
