Pemerintah perlu memastikan koperasi memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi yang diusulkan, mengingat pembayaran gaji berkaitan langsung dengan penghasilan rutin jutaan aparatur negara.
Di sisi lain, Bima menilai wacana tersebut kemungkinan berkaitan dengan upaya memperkuat peran koperasi dalam perekonomian masyarakat.
Namun, tujuan pemberdayaan tersebut tetap perlu dikaji agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru.
“Ya mungkin untuk penguatan, pemberdayaan koperasi juga mungkin, ya. Tapi kan perlu kita kaji. Semuanya perlu kita kaji lebih hati-hatilah, ya,” kata Bima.
Dengan demikian, wacana penyaluran gaji PNS melalui Kopdes Merah Putih belum menjadi kebijakan yang siap dijalankan.
Pemerintah masih perlu menilai kesiapan koperasi serta mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem penggajian ASN yang telah berlangsung.
Bagi para ASN, kepastian mengenai mekanisme pembayaran gaji tetap menunggu hasil kajian dan keputusan resmi pemerintah.
Sementara itu, penguatan Kopdes Merah Putih menjadi salah satu kemungkinan tujuan yang melatarbelakangi munculnya usulan tersebut.
