Menurut Rieke, persoalan overcrowding tidak semata-mata berkaitan dengan daya tampung bangunan. Kepadatan penghuni juga berimplikasi terhadap sanitasi, kesehatan, serta pemenuhan hak warga binaan.
13 Rumah Dinas Disebut Belum Tercatat sebagai BMN
Sorotan Komisi XIII kemudian melebar ke persoalan aset negara di lingkungan Lapas Cibinong.
Rieke mendesak dilakukan audit total terhadap infrastruktur dan aset pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Untuk Lapas Cibinong, ia meminta audit dilakukan terhadap periode 2021 hingga 2026.
Salah satu persoalan yang disorot adalah keberadaan 16 unit rumah dinas. Dari jumlah tersebut, hanya tiga unit yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN). Sementara 13 unit lainnya disebut belum tercatat sebagai barang milik negara (BMN).
Menurut Rieke, 13 bangunan tersebut dibangun secara swakelola secara bertahap pada 2021 hingga 2025. Bangunan tersebut juga disebut berada di bantaran Sungai Ciliwung.
Dokumen yang disampaikan dalam rapat menyebutkan lahan seluas 11.066 meter persegi itu berada dalam skema pinjam pakai antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan Lapas Cibinong.
“Ini siapa yang memerintahkan pembangunan? Dari mana anggaran, material, dan tenaga kerjanya?” kata Rieke.
Ia juga mempertanyakan penguasaan dan penggunaan bangunan tersebut sejak 2021, termasuk alasan bangunan dapat berdiri selama bertahun-tahun tanpa tercatat sebagai BMN.
Tak hanya status aset, Rieke meminta pemerintah memeriksa kesesuaian bangunan dengan ketentuan sempadan sungai, tata ruang, dan sistem pengamanan lapas.
“Audit tarik sejak 2021 sampai 2026 sesuai periode pembangunan yang tercantum dalam dokumen,” tegasnya.
Pertanyaan tentang Pembebasan Bersyarat Indra Kenz
Dalam rapat tersebut, Rieke juga mempertanyakan pemberian pembebasan bersyarat terhadap Indra Kesuma alias Indra Kenz, terpidana kasus penipuan investasi yang menjalani pidana di Lapas Cibinong.
