JAKARTA, HOLOPIS.COM – Peneliti Senior Imparsial, Evitarossi Budiawan mengatakan bahwa hutan adalah sumber kehidupan masyarakat asli Papua. Karena hutan bukan sebatas tempat tinggal, tapi punya makna kehidupan yang sangat luas.
Hal ini disampaikan wanita yang karib disapa Eva tersebut dalam peluncuran hasil penelitian Imparsial bersama ALDP, WALHI, PUSAKA, JUBI, LBH Papua, LBH Merauke, dan WALHI Papua berjudul “Dampak Ekologis dan Sosial serta Pelibatan Militer dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke” yang diselenggarakan pada hari Senin, 28 September 2026 di Cityloog Hotel, Tebet, Jakarta Selatan.
Catatan penting Eva adalah, diduga bahwa para pengambil kebijakan di Jakarta sebenarnya kurang memahami arti penting hutan bagi masyarakat asli Papua, sehingga mereka melakukan deforestasi dan pembalakan hutan untuk dialihfungsikan demi kepentingan atas nama pembangunan nasional.
“Para pengambil kebijakan ini belum banyak yang betul-betul paham bahwa hutan itu sebatas ruang hijau. Padahal hutan di Papua adalah ruang hidup ratusan tahun, ada sumber mata pencaharian, sumber pangan dan sumber kehidupan mereka ada di sana, serta ruang hidup masyarakat adat,” kata Eva.
Dengan peran besar hutan bagi kehidupan masyarakat asli Papua tersebut, maka seharusnya negara melalui instrumen pemerintah tidak serta merta merampasnya hanya demi atas nama kepentingan nasional.
“Jelas hutan di sana beda sekali dengan hutan-hutan yang kita biasa lihat. Saya berprasangka baik pemerintah belum paham, kalau nggak peduli saya nggak tahu ya,” tukasnya.
Lantas, ia juga memberikan catatan penting soal kebijakan pemerintah pusat yang ingin mencetak sawah di kawasan Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Pasalnya, jika melihat dari ekologi dan sosiologi di wilayah tersebut, sebenarnya kebijakan mencetak sawah bukan solusi.
“Bercetak sawah bukan karakteristik masyarakat adat di sana. Masyarakat adat di sana adalah berburu dan berkebun. Jadi alam di Papua itu merupakan sumber pangan, tradisi dan identitas. Makanya ketika hutan dirampas, maka hilang juga sumber pangan, tradisi, bahkan identitas mereka,” ujar Eva.
Lebih lanjut, perempuan yang sangat fokus tentang publikasi dan aktivitasnya berpusat pada isu-isu hak asasi manusia, reformasi sektor keamanan, keadilan agraria, dan evaluasi kebijakan hukum di Indonesia ini pun menyebut ada tiga istilah yang bisa dijadikan gambaran penting apa yang terjadi di Kabupaten Merauke tersebut.
Ketiganya adalah ekosida, etnosida, dan kultursida. Walaupun ketiga istilah tersebut belum tercantum di dalam hukum internasional, tapi menurut hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa proyek strategis nasional (PSN) di Kabupaten Merauke tersebut bisa disinyalir mengarah ke sana.
Ia menjabarkan soal apa itu ekosida, etnosida dan kultursida. Ekosida adalah kerusakan, pemusnahan, atau kehilangan ekosistem suatu wilayah secara meluas, jangka panjang, atau parah, yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau kelalaian berat.
Kemudian etnosida adalah penghancuran sistematis atas kebudayaan dan cara hidup suatu kelompok etnis tanpa harus membunuh fisik anggotanya secara massal, seperti pada genosida.
Sementara kultursida adalah penghancuran aset, simbol, ekspresi, dan warisan budaya suatu kelompok masyarakat secara sengaja demi menghapus jejak sejarah atau peradaban mereka. Kultursida lebih berfokus pada objek dan manifestasi budayanya.
