HOLOPIS.COM, JAKARTA – Publik tengah dihebohkan dengan kabar banyak peserta BPJS Kesehatan kategori penerima bantuan iuran (PBI) yang mendadak dinonaktifkan. DPR menerima informasi bahwa banyak pasien yang baru mengetahui statusnya non aktif saat hendak mencuci darah.
DPR dari Komisi IX DPR prihatin dengan persoalan itu. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan pihaknya dalam agenda rapat kerja atau raker Komisi IX akan segera memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Kesehatan.
“Kami tidak akan tinggal diam ketika kebijakan teknokratis justru mengorbankan hak dasar warga. Tidak boleh ada kebijakan administratif yang menelan korban jiwa,” kata Charles, dalam keterangannya, Kamis, (5/2/2026).
Charles mengatakan dalam persoalan ini, negara wajib hadir memberikan perlindungan. “Dan, menjamin keberlangsungan hidup setiap warga, terutama yang paling rentan,” jelas politikus PDIP itu.
Pun, Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menambahkan saat ini banyak peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan akibat adanya pembaharuan data. Menurut dia, hal itu berdasarkan penjelasan BPJS Kesehatan.
Dia mengatakan ada perubahan terjadi karena kondisi ekonomi seperti misalnya dari status menganggur tiba-tiba dapat kerjaan. Begitu juga contoh lain seperti awalnya tidak punya usaha, sekarang punya usaha dan mapan.
Padahal, yang bersangkutan masih terus memegang kartu PBI.
“Nah, yang seperti ini memang harus dinonaktifkan agar jatah PBI nya bisa dinikmati oleh orang lain. Yang dulu mandiri karena punya pekerjaan, tapi karena di-PHK kehidupan sosialnya berubah menjadi tidak mampu,” ujar Irma kepada Holopis.com, Kamis, (5/2/2026).
Namun, ia mengakui banyak juga keluhan dari pemegang kartu PBI yang memang masih miskin dan membutuhkan akses pelayanan kesehatan dari BPJS tiba-tiba di nonaktifkan.
Dia pun sudah minta penjelasan hal itu kepada BPJS Kesehatan.
“Mereka menginformasikan bahwa jika itu terjadi, jalan keluarnya adalah, yang bersangkutan dapat meminta surat keterangan miskin dari RT/RW atau kepala desa lalu bawa ke dinas sosial agar kartunya dapat di aktifkan kembali,” jelas politikus Partai Nasdem itu.
Tapi, menurut dia, faktanya banyak yang tidak dapat mengaktifkan kembali kartu BPJS Kesehatan itu. Meskipun sudah menggunakan prosedur resmi yang disampaikan pemerintah terkait cara akses layanan pengaktifan kembali.
Dia mengkritisi persoalan BPJS PBI nonaktif massal menimbulkan kegaduhan di masyarakat. “Karena dengan adanya efisiensi transfer daerah banyak pemda yang mengurangi penerima manfaat kartu PBI-UHC. Sehingga akses pelayanan kesehatan publik primer tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh rakyat yang membutuhkan bantuan pemerintah,” ujar Irma.
Irma pun menekankan kemungkinan Komisi IX DPR akan memanggil pihak terkait seperti Menteri Kesehatan hingga Dirut BPJS Kesehatan. “Akan kami pertanyakan di RDP masa sidang ini,” ujar Irma.
