Jelang Raker dengan Polri, Habiburokhman Desak Kapolri Bongkar Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

HOLOPIS.COM, JAKARTA— Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Kapolri mengungkap seluruh fakta terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan rangkaian aktivitas kelompok LSP. Ia menilai sejumlah dugaan tindakan kelompok tersebut perlu ditelusuri karena diduga saling berkaitan.

Desakan itu disampaikan Habiburokhman menjelang rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Polri. Dalam rapat tersebut, ia meminta kepolisian tidak hanya mendalami dugaan penyadapan, tetapi juga berbagai aktivitas lain yang disebut berkaitan dengan kelompok LSP.

“Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis menjelang rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Habiburokhman menyebut dugaan aktivitas kelompok tersebut mencakup sejumlah tindakan, mulai dari pengawasan ilegal hingga upaya membentuk opini publik melalui media sosial. Ia juga menyinggung dugaan pembunuhan karakter dan penggalangan massa aksi.

“Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya seperti surveilence ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong promgram pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain lain yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” ujar Habiburokhman.

Menurutnya, rangkaian aktivitas tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh karena diduga memiliki tujuan untuk mengganggu jalannya pemerintahan. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah dugaan upaya membuat Presiden tidak mampu menjalankan tugasnya.

“Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya seperti surveilence ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong promgram pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain lain yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” ujarnya.

Ia menegaskan, seluruh informasi tersebut harus ditelusuri secara serius oleh kepolisian. Habiburokhman bahkan menyebut dugaan tindakan itu dapat dikategorikan sebagai serangan makar apabila terbukti memenuhi unsur yang dimaksud.

“Informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Ketika kemudian terbukti maka ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP,” tegasnya.

Rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Polri dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.30 WIB hingga 12.00 WIB. Habiburokhman memastikan seluruh anggota komisi telah mengonfirmasi kehadiran dalam agenda tersebut.

“Rapat akan mulai jam 8.30 dan berakhir pukul 12, semua anggota konfirmasi hadir,” pungkasnya Habiburokhman.