UMP 2027 Pakai Aturan Baru, Ini Formula Penghitungan Upah Minimum

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 bakal mengacu pada ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Artinya, penghitungan upah minimum tahun depan memiliki sejumlah indikator yang harus diperhatikan, mulai dari kebutuhan hidup layak hingga kondisi ekonomi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan pemerintah akan menggunakan aturan tersebut sebagai dasar dalam proses penetapan UMP 2027.

“Kan undang-undang barunya sudah keluar,” ujar Yassierli saat ditanya mengenai perkembangan penetapan UMP di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

UMP 2027 Mengacu UU Terbaru

Ketika ditanya apakah formula penghitungan upah minimum masih menggunakan mekanisme yang sama seperti tahun sebelumnya, Yassierli meminta agar ketentuan dalam undang-undang terbaru menjadi acuan.

“Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ,” tegasnya.

Dalam aturan tersebut, Pasal 138 ayat (1) menyebutkan bahwa penghitungan upah minimum harus mempertimbangkan tiga indikator utama, yakni kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, serta kondisi ketenagakerjaan.

Dengan demikian, penetapan UMP tidak hanya berkaitan dengan perkembangan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan hidup masyarakat pekerja.

Salah satu poin penting dalam aturan baru tersebut adalah penggunaan data kebutuhan hidup layak sebagai bagian dari proses penghitungan upah minimum.

Pasal 138 ayat (2) mengatur bahwa data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan harus bersumber dari lembaga pemerintah yang menangani kegiatan statistik.

Sementara itu, untuk mendapatkan data KHL, Pasal 138 ayat (3) menugaskan lembaga statistik melakukan survei secara langsung di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Sebelum survei dilakukan, terdapat sejumlah hal teknis yang harus dibahas bersama dewan pengupahan nasional.

Pembahasan tersebut meliputi jenis komponen kebutuhan hidup layak, kualitas masing-masing komponen, lokasi survei, hingga waktu pelaksanaannya.

Hasil survei nantinya diserahkan kepada dewan pengupahan daerah untuk diolah menjadi salah satu dasar penyusunan rekomendasi besaran upah minimum kepada gubernur.

Adapun standar dan ketentuan teknis mengenai KHL akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri.

Ada Dua Acuan Penghitungan UMP

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah ketentuan Pasal 139 yang mengatur instrumen penghitungan upah minimum.