Gurun Arisastra Desak Polisi Langsung Bubarkan Aksi Kampanyekan LGBT

Aktivis Syarikat Islam sekaligus Juru Bicara Aliansi 40 Ormas Islam, Gurun Arisastra, mendesak aparat kepolisian mengambil tindakan tegas terhadap aksi demonstrasi yang dinilainya mengandung dukungan terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), termasuk dalam kegiatan Women’s March Jakarta 2026.

Gurun bahkan meminta kepolisian melakukan penertiban hingga pembubaran apabila aksi penyampaian pendapat di muka umum tersebut dinilai mengarah pada kampanye dukungan terhadap LGBT.

“Kita minta aksi yang berbau mengarah dukungan terhadap LGBT, ini harus dibubarkan, layak dilakukan penertiban dan pembubaran,” ujar Gurun Arisastra kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Menurut Gurun, Indonesia memang bukan negara yang berlandaskan agama tertentu, tetapi memiliki Pancasila sebagai dasar ideologi dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ia secara khusus menyoroti sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menurutnya mencerminkan keberadaan nilai-nilai agama sebagai bagian dari norma kehidupan masyarakat Indonesia.

Atas dasar itu, Gurun menilai kebebasan menyampaikan pendapat tetap harus memperhatikan nilai moral dan agama yang hidup di tengah masyarakat.

“Silakan menyampaikan pendapat di muka umum, namun tetap ada nilai-nilai yang hidup termasuk nilai agama sebagai perwujudan moral berbangsa dan bernegara. Aksi demontrasi berbau mendukung LGBT jelas bertentangan dengan Sila ke -1 Ketuhanan Maha Esa, prinsip moral ini tidak boleh dilanggar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gurun mengaitkan pandangannya dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029. Ia menyoroti ketentuan dalam lampiran perpres tersebut yang memasukkan penyebaran budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, and Queer (LGBTQ) sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter dalam dimensi ideologi, sosial, dan budaya.

“LGBT itu termasuk tafsir klasifikasi salah satu ancaman non militer berdimensi sosial budaya dan ideologi terhadap kedaulatan bangsa. Hal ini diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025, norma ini menjadi landasan aparat melakukan penertiban pada LGBT,” tutup Gurun.

Perpres 111/2025 dan Polemik Women’s March
Sebagai informasi, Perpres Nomor 111 Tahun 2025 merupakan kebijakan umum pertahanan negara untuk periode 2025–2029. Dalam dokumen tersebut, pemerintah mengelompokkan ancaman terhadap negara menjadi ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida. Salah satu yang disebut dalam kategori ancaman nonmiliter adalah penyebaran budaya LGBTQ.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya telah memberikan penjelasan bahwa perpres tersebut bukan regulasi khusus yang mengatur LGBT. Ia menegaskan bahwa penyebutan LGBTQ merupakan salah satu unsur dalam klasifikasi ancaman nonmiliter dan tidak boleh ditafsirkan sebagai pembenaran untuk melakukan persekusi, kekerasan, ancaman, maupun diskriminasi terhadap individu LGBT.

Sementara itu, Women’s March Jakarta 2026 berlangsung pada Sabtu (7/11/2026) di kawasan Jakarta Pusat. Aksi tersebut dimulai dari Simpang Sarinah dan bergerak menuju kawasan Patung Kuda atau Monumen Nasional (Monas).

Kegiatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis perempuan, buruh, masyarakat adat, aktivis lingkungan hingga kelompok rentan tersebut mengusung tema “Negara Menindas, Kita Lawan!”.