DPR Apresiasi Polri Usut Kasus Penyadapan Presiden, Puan Minta Proses Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi terhadap langkah kepolisian dalam menangani kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia. DPR RI mendukung pengusutan perkara tersebut secara transparan dan profesional hingga seluruh fakta di balik peristiwa itu terungkap.

Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat memberikan pidato pembukaan Rapat Paripurna ke-11 DPR RI Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dalam pidatonya, Puan menegaskan bahwa DPR RI memiliki komitmen untuk menjaga integritas demokrasi dan memastikan seluruh kewenangan negara dijalankan berdasarkan hukum serta kepentingan nasional.

“DPR RI mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia,” kata Puan.

Ia menegaskan bahwa kewenangan negara tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik tertentu, termasuk sebagai instrumen kriminalisasi maupun pembungkaman terhadap suara kritis masyarakat.

Menurut Puan, aparat penegak hukum harus tetap menjaga profesionalitas dan independensi dalam menjalankan tugasnya. Institusi penegak hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan pihak mana pun.

“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapapun,” ujarnya.

Puan juga menegaskan dukungan DPR terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan kepolisian agar kasus tersebut dapat diungkap secara terang, termasuk fakta-fakta yang berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap kepala negara.

“DPR RI mendukung upaya kepolisian melakukan pengusutan secara transparan dan profesional untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia,” tuturnya.

Lebih lanjut, Puan mengaitkan pentingnya menjaga integritas penyelenggaraan negara dengan dinamika politik yang tengah dihadapi Indonesia. Ia menyebut terdapat berbagai tantangan yang dapat menguji kualitas demokrasi, termasuk potensi penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang mengancam hak warga negara maupun pimpinan nasional.

Karena itu, ia meminta seluruh elemen penyelenggara negara tetap berpegang pada prinsip konstitusi, hukum, dan kepentingan bangsa.

Puan menegaskan, DPR RI akan terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan penyelenggaraan negara tetap berdaulat, melindungi, serta menyejahterakan rakyat.

“Mengawali masa sidang ini marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi, dan mensejahterakan rakyat,” pungkas politisi PDI Perjuangan itu.