Dari Kompolnas hingga Jabatan Polisi, Ini 6 Poin Reformasi Polri

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Reformasi Polri kembali menjadi perhatian setelah mantan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan pertemuannya dengan Kapolri untuk membahas tindak lanjut rekomendasi pembenahan institusi kepolisian.

Jimly berharap berbagai rekomendasi yang telah dihimpun tidak berhenti sebagai dokumen semata. Terlebih, sebagian besar usulan tersebut disebut telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

Jimly mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu Kapolri pada 7 November 2026 untuk membicarakan perkembangan rekomendasi reformasi Polri.

Menurutnya, pertemuan tersebut penting agar aspirasi masyarakat yang telah dirangkum KPRP tidak terkesan diabaikan begitu saja.

Ia menjelaskan, sejumlah rekomendasi memang belum mendapatkan persetujuan dalam proses pembahasan bersama DPR. Namun, sebagian besar lainnya telah disetujui Presiden sehingga kini tinggal ditindaklanjuti oleh Kapolri.

“Ada beberapa yang diabaikan undang-undang, oleh DPR tempo hari. Tapi sebagian besar lainnya itu disetujui oleh Presiden sehingga oleh Kapolri baru tinggal dijalankan,” tutur Jimly di Jakarta, Minggu (8/11/2026).

Jimly juga menilai langkah tegas Kapolri dalam penegakan hukum perlu mendapat dukungan. Di saat yang sama, Kapolri perlu diberikan ruang untuk melakukan pembenahan di internal kepolisian.

Baginya, reformasi Polri bukan semata-mata menyangkut perbaikan institusi, tetapi juga berkaitan dengan upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan penegakan hukum di Indonesia.

“Di samping itu diharapkan putusan pengadilan, Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi itu ditindaklanjuti oleh DPR sebagaimana mestinya,” ungkapnya.

6 Poin Utama Rekomendasi Reformasi Polri

Sebagai informasi, KPRP sebelumnya telah menyerahkan laporan lengkap hasil kerja mereka kepada Presiden Prabowo Subianto pada 5 Mei 2026.

Laporan tersebut terdiri dari 10 buku dengan ketebalan sekitar 3.000 halaman. Meski begitu, substansi rekomendasinya dirangkum dalam enam poin utama. Berikut enam agenda besar reformasi Polri yang diusulkan KPRP:

1. Polri Tetap Berada di Bawah Presiden

KPRP tidak merekomendasikan pembentukan kementerian baru yang secara khusus menaungi kepolisian.

Dengan demikian, kedudukan Polri tetap berada langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada kepala negara sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Penguatan Kompolnas sebagai Pengawas Eksternal

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) diusulkan mengalami transformasi menjadi lembaga pengawas eksternal yang lebih independen.

Salah satu poin pentingnya adalah perubahan sistem keanggotaan yang tidak lagi bersifat ex-officio. Selain itu, kewenangan Kompolnas juga akan diperluas, termasuk dalam pengawasan tata kelola, operasional, hingga investigasi kode etik profesi Polri.

Rekomendasi dan keputusan Kompolnas juga diusulkan memiliki kekuatan mengikat atau eksekutorial pada tingkatan tertentu.

3. Mekanisme Pengangkatan Kapolri Tetap Melibatkan DPR

KPRP merekomendasikan mekanisme pengangkatan Kapolri tetap seperti yang berlaku saat ini, yakni melibatkan persetujuan DPR.