Penegakan Hukum Karhutla Dinilai Mirip Sinetron, WALHI Minta Presiden Turun Tangan

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia belum mampu memberikan efek jera kepada korporasi. Pasalnya, kasus kebakaran terus berulang meskipun pemerintah telah mengumumkan penetapan ratusan tersangka dan menjatuhkan ribuan sanksi administratif.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Even Sembiring, mengibaratkan penegakan hukum karhutla selama ini seperti sinetron. Menurutnya, berbagai kasus terus bergulir dan berulang dari satu episode ke episode berikutnya, tetapi belum menunjukkan penyelesaian yang mampu menghentikan kejahatan lingkungan.

“Kalau hukum sudah bekerja dengan baik, kenapa tidak ada korporasi yang takut melakukan pelanggaran ataupun kejahatan lingkungan? Fakta buruknya justru kejadian pelanggaran dan kejahatan ini terus berulang. Ceritanya persis seperti sinetron,” kata Boy dalam konferensi pers WALHI di Jakarta Selatan, dikutip Holopis.com, Senin (9/11).

Boy mengatakan, sejak 1997 pemerintah rutin mengumumkan penanganan perkara karhutla melalui penetapan tersangka dan pemberian sanksi administratif. Namun, ia mempertanyakan efektivitas langkah tersebut karena kebakaran masih terjadi dan belum seluruh pihak yang bertanggung jawab berhasil diungkap.

Ia mencontohkan, pemerintah saat ini menyebut telah menetapkan sekitar 224 orang sebagai tersangka dan 22 korporasi terkait penanganan karhutla. Selain itu, terdapat sekitar 38 pihak yang ditangani oleh Kementerian Kehutanan.

Meski demikian, Boy menilai angka tersebut belum menjelaskan keseluruhan pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan. Ia mempertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab atas kasus-kasus lain yang belum terungkap, termasuk luasan lahan terbakar yang belum memiliki kejelasan penanganan.

“Pertanyaannya yang 1 juta lagi siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini kan selalu dark number, angka-angka gelap yang gak pernah dijelaskan oleh negara, gak pernah dijelaskan oleh pemerintah,” tegasnya.

Atas kondisi itu, WALHI meminta Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam karhutla. Presiden juga diminta menginstruksikan aparat penegak hukum dan kementerian terkait untuk bergerak secara terpadu dengan target yang jelas dan terbuka kepada publik.

“Hal pertama yang harus dilakukan presiden ialah memimpin langsung penegakan hukum terhadap korporasi penjahat lingkungan, khususnya di sektor karhutla, sebagai prioritas nasional,” ujar Boy.

WALHI Desak Polri Buka Kembali Kasus Karhutla

Boy secara khusus meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengalihkan fokus dan kemampuan penegakan hukumnya untuk menuntaskan penyidikan pidana korporasi yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan. Salah satu langkah yang didorong ialah membuka kembali perkara karhutla yang sebelumnya dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Menurut Boy, penindakan tidak boleh hanya menyasar pekerja lapangan maupun peladang kecil. Aparat harus menelusuri keterlibatan pemilik perusahaan, jajaran direksi, hingga pemilik manfaat.

“Polri harus mengalihkan fokus dan seluruh kemampuannya, dari mengawasi warga ke menuntaskan penyidikan pidana korporasi pembakar hutan. Itu termasuk membuka kembali kasus-kasus yang dihentikan melalui SP3, serta menjerat pemilik, direksi, dan pemilik manfaatnya, bukan hanya pekerja lapangan atau peladang kecil,” tutur Boy.

Selain penegakan hukum pidana, WALHI mendesak kementerian terkait segera mengeksekusi putusan ganti rugi dan pemulihan lingkungan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemerintah juga diminta mencabut izin konsesi dan hak guna usaha (HGU) perusahaan yang berulang kali mengalami kebakaran agar korporasi bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.

WALHI Desak Polri Berhenti Awasi Aktivis Lingkungan

Di luar persoalan penegakan hukum karhutla, Dewan Nasional WALHI Rizky Anggriana Arimbi turut menyoroti dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan oleh institusi Polri terhadap masyarakat sipil, termasuk aktivis lingkungan.