Aliansi 40 Ormas Islam Nilai Gibran Layak Dimakzulkan, Dua Putusan Pengadilan Jadi Sorotan

Aliansi 40 Ormas Islam menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka layak dimakzulkan menyusul perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai bukti pendidikan setara SMA dan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Pusat Hidayatullah sekaligus Juru Bicara Aliansi 40 Ormas Islam, Syaefullah Hamid, mengatakan kedua putusan tersebut harus menjadi perhatian serius dalam mengevaluasi pemenuhan persyaratan jabatan Wakil Presiden.

“Sangat layak Gibran dimakzulkan, putusan MK terkait tidak ditemukan ijazah Gibran, dan Putusan MA menyatakan suket Gibran tidak sah, ini menjadi dasar untuk dimakzulkan,” ujar Syaefullah Hamid di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Pandangan serupa disampaikan Juru Bicara Aliansi 40 Ormas Islam sekaligus Aktivis Syarikat Islam, Gurun Arisastra. Ia menilai kedua putusan pengadilan tersebut dapat menjadi dasar untuk mendorong proses pemakzulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

Menurut Gurun, putusan MK yang mengungkap tidak ditemukannya bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri setara SMA milik Gibran, serta putusan MA mengenai ketidakabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan, merupakan persoalan hukum yang tidak boleh diabaikan.

“Putusan MK bukti fakta persidangan, final dan mengikat, terbukti tidak ditemukan ijasah Gibran, Putusan Mahkamah Agung terkait suket dinilai tidak sah, juga merupakan bukti hukum karena itu bentuk putusan hakim, bagi saya ini dapat dinilai sebagai pengkhianatan terhadap negara, perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan sesuai Pasal 7A UUD 1945,” ujar Gurun.

Gurun selanjutnya menjelaskan bahwa mekanisme pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden telah diatur secara konstitusional melalui Pasal 7B UUD 1945.
Ia menyebut proses tersebut harus dimulai melalui DPR yang terlebih dahulu menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan oleh Wakil Presiden.
“Proses dan alur Pemakzulan berdasarkan Pasal 7B UUD 1945,” tegas Gurun.

Dalam ketentuan tersebut, DPR harus menggelar sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR. Pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran tersebut harus memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir.

Setelah memperoleh persetujuan, DPR mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut. MK wajib menyelesaikan pemeriksaan paling lama 90 hari sejak permintaan diterima.

Apabila MK memutuskan bahwa Presiden atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945 atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR melalui sidang paripurna.

MPR kemudian wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usulan tersebut paling lambat 30 hari setelah menerima usulan dari DPR. Sidang pemberhentian harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat anggota MPR dan keputusan pemberhentian harus disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.

Gurun menegaskan bahwa dorongan pemakzulan Gibran bukan sekadar persoalan perbedaan pandangan politik, melainkan bentuk tuntutan agar seluruh pejabat negara menghormati proses dan putusan hukum.

“Putusan MK terkait tidak ditemukan ijasah Gibran, dan Putusan MA suket Gibran tidak sah, dua putusan itu harus dihormati oleh negara dengan menerapkan Pemakzulan. Artinya Pemakzulan sebagai bentuk penghormatan atas DPR atas putusan MK dan MK, bentuk penghormatan pula atas keadilan,” tutup Gurun.

Dua Putusan Pengadilan yang Disorot Aliansi 40 Ormas Islam

Sebagai informasi, polemik persyaratan pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026.