Habiburokhman Dorong Pasal Makar hingga Perppu untuk Usut Penyadapan Presiden

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh penting merupakan kejahatan serius yang tidak cukup hanya ditangani menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ia mendorong penyidik mempertimbangkan penggunaan pasal makar dan ketentuan terkait keamanan negara dalam mengusut perkara tersebut. Bahkan, menurutnya, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dapat menjadi salah satu opsi untuk mengatur tindak pidana yang dinilai belum diatur secara spesifik.

Habiburokhman mengatakan, penggunaan perangkat yang seharusnya disediakan negara untuk kepentingan tertentu, tetapi justru dimanfaatkan untuk aktivitas penyadapan ilegal, perlu ditelusuri melalui berbagai ketentuan hukum.

“Bisa Tipikor tentu bisa, ya. Kalau, karena alat yang harusnya diadakan oleh negara tetapi digunakan untuk kepentingan lain, ya. Lalu undang-undang keamanan negara juga harus di ini harus juga digunakan ya, apakah makar ya, ada beberapa variasi makar, ya,” kata Habiburokhman dalam keterangannya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Ia menilai penyadapan terhadap kepala negara memiliki tingkat keseriusan berbeda dibandingkan penyadapan terhadap pihak lain. Sebab, tindakan tersebut dilakukan oleh pihak yang justru memiliki tanggung jawab melindungi dan melayani negara.

“Insubordinasi itu sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Ini jauh lebih serius dari skandal Watergate dulu di Amerika Serikat karena Watergate itu kompetitor menyadap kompetitor. Kalau ini orang yang bertanggung jawab melindungi, mengayomi, melayani, justru menyadap,” katanya.

Habiburokhman juga menyoroti belum adanya pengaturan spesifik dalam KUHP mengenai tindak pidana ekstrem seperti yang sedang dibahas. Ia khawatir pelaku justru tidak dapat dijerat secara maksimal apabila ketentuan hukum yang tersedia belum mampu menjangkau perbuatannya.

“Intinya, jangan sampai orang yang sudah melakukan kejahatan demikian ekstrem, ya, dengan berbagai perannya lolos karena undang-undangnya, ya, memang belum mengatur dengan baik,” tuturnya.

Karena itu, ia menyebut wacana penerbitan Perppu sebagai salah satu gagasan yang dapat dipertimbangkan. Namun, ia menegaskan usulan tersebut belum menjadi keputusan dan masih akan melihat perkembangan pembahasan bersama pihak terkait.

“Yang paling ekstrem ya makar, ya. Dan pasal-pasal terhadap keamanan negara. Intinya jangan sampai orang yang sudah melakukan kejahatan demikian ekstrem, ya, dengan berbagai perannya lolos karena undang-undangnya ya, memang belum mengatur dengan baik,” ujarnya.

Di sisi lain, Habiburokhman menyatakan Komisi III akan melanjutkan pembahasan RUU Penyadapan yang telah masuk dalam Prolegnas. Ia menyebut pembahasan regulasi tersebut akan didorong setelah RUU Perampasan Aset dituntaskan dalam masa sidang ini.

“RUU Penyadapan itu sudah masuk Prolegnas betulnya, ya. Kami juga di periode lalu sudah melakukan perbandingan dengan di negara-negara lain,” jelasnya.

Habiburokhman menegaskan Komisi III akan melanjutkan agenda legislasi tersebut agar pengaturan penyadapan dapat dibahas lebih lanjut di DPR.