WALHI Minta Perusahaan Pelaku Karhutla Ditindak Tegas, Denda Rp100 Miliar Disebut Ecek-ecek

Anggota Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Muhammad Isnur mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia meminta perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran bertanggung jawab atas seluruh kerugian ekologis yang ditimbulkan.

Menurut Isnur, pemberian denda sebesar Rp100 miliar, misalnya, belum cukup memberikan efek jera bagi perusahaan besar. Ia menilai besaran ganti rugi harus mempertimbangkan skala kerusakan lingkungan serta biaya pemulihan ekosistem yang terdampak kebakaran.

“Dakwa dan tuntut dengan maksimal besar. Bukan hanya tuntut Rp100 miliar, Rp100 miliar mah itu mah ecek-ecek buat mereka,” kata Isnur dalam diskusi WALHI, di Jakarta Selatan, dikutip Holopis.com, Senin (9/11).

Ia juga mendorong pelibatan tenaga ahli dalam menghitung kerugian ekologis akibat karhutla. Isnur menyebut Bambang Hero dan Basuki Wasis sebagai akademisi yang dapat dilibatkan untuk mengukur dampak kerusakan lingkungan, termasuk kebutuhan biaya pemulihannya.

“Ya, berapa kerugian kebakaran itu kan bisa dihitung. Harusnya libatkan tuh Prof. Bambang Hero, Basuki Wasis. Semua kerugian ekologis yang terjadi gara-gara kebakaran timpakan kepada semua korporasi itu. Berapa ratus triliun yang kemudian harus diganti,” ujarnya.

Lebih lanjut, Isnur menilai penegakan hukum terhadap perusahaan perlu memberikan efek jera agar kasus karhutla tidak terus berulang. Ia merujuk pada temuan WALHI yang menyebut banyak wilayah kebakaran berkaitan dengan kawasan korporasi, termasuk perusahaan perkebunan kelapa sawit.

“Korporasi selalu menggunakan jurusnya untuk membakar hutan. Dan temuan WALHI, mayoritas data kebakaran itu melibatkan wilayahnya adalah korporasi, dan wilayah-wilayah perusahaan sawit,” ungkapnya.

Isnur pun mempertanyakan sejauh mana penindakan hukum terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, lemahnya penegakan hukum dapat membuat korporasi tidak khawatir mengulangi pelanggaran karena masih memiliki peluang untuk lolos dari proses hukum.

“Ya sekarang korporasi enggak ada efek jeranya, mereka melakukan karena apa, besok bisa suap,” ungkapnya.

Isnur menjelaskan bahwa penegakan hukum juga harus mendorong perubahan tata kelola perusahaan agar kejadian serupa tidak terulang. Ia menilai tindakan tegas terhadap korporasi besar dapat menjadi peringatan bagi perusahaan lain untuk lebih memperhatikan kepatuhan terhadap aturan lingkungan.

“Karena tanah itu sekali nya dia rusak perbaikannya membutuhkan 100 tahun. Penghitungan secara akademis 100 tahun, maka bebankan kepada dia. Kalau enggak bayar, tutup perusahaannya, sita semuanya. Jangan biarkan dia merugikan ke depan lagi gitu,” tegasnya.

Isnur menilai penutupan dan penyitaan aset perusahaan yang terlibat dalam karhutla tersebut perlu menjadi bagian dari penegakan hukum agar korporasi memiliki tanggung jawab lebih besar atas dampak kegiatan usahanya terhadap lingkungan.