Anak Usaha PT KAI Dituntut Bayar Denda Rp 200 Juta

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut PT KA Properti Manajemen (PT KAPM) membayar denda Rp 200 juta.

Korporasi anak usaha PT KAI itu dituntut dalam perkara kasus dugaan korupsi proyek pembangunan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera tahun 2022.

“Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” ucap jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, seperti dikutip Holopis.com, Senin 9 November 2026.

Menurut Jaksa, PT KAPM melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

PT KAPM juga dituntut membayar uang pengganti senilai Rp 2,4 miliar. Denda tersebut dikurangi Rp 1.560.434.401 yang telah disetorkan korporasi.

Dalam menjatuhkan tuntutan, Jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, PT KAPM dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, telah melakukan korupsi dengan kehendak aktif yang bertujuan memperoleh keuntungan di luar kewajaran.

“Hal-hal yang meringankan, Terdakwa belum pernah dihukum pidana, Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan,” ujar jaksa.

Dalam surat dakwaan, mantan Direktur Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Harno Trimadi disebut meminta fee lima persen kepada pemenang tender proyek pekerjaan perlintasan sebidang Jawa Sumatra Tahun Anggaran 2022 pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kemenhub.

Perkara yang mendera anak usaha plat merah perkeretaapian ini merupakan ‘getah’ atas perbuatan rasuah Yoseph Ibrahim selaku Direktur Utama tahun 2022. Sebelumnya kasus hukum yang yang menjerat Yosep Ibrahim telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam konstruksi perkara yang diuraikan Jaksa dalam surat dakwaan, permintaan fee 5 persen disampaikan Harno dalam pertemuan di Kantor Direktorat Prasarana Perkeretaapian DJKA Kemhub pada Desember tahun 2021. Yoseph beserta jajarannya menghadiri pertemuan tersebut.

Yoseph dan kawan-kawan sejatinya melakukan pertemuan tersebut untuk menagih pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan perbaikan rel kereta api akibat terjadi bencana banjir di lemah abang dari Direktorat Prasarana Perkeretaapian Dirjen Perkeretaapian Kemenhub tahun 2021.

Yoseph menagih lantaran pekerjaan senilai Rp 5,2 miliar itu menggunakan anggaran perusahaan terlebih dahulu. Namun sampai menjelang tahun 2021 berakhir Direktorat Prasarana Perkertaapian Kemenhub tidak juga melunasinya.

Disinyalir sebagai upaya menggantikannya, Harno justru menginformasikan pada tahun 2022 akan ada proyek pekerjaan perbaikan perlintasan sebidang wilayah Jawa dan Sumatera. Harno menjanjikan pekerjaan tersebut akan diberikan dengan tujuan agar terdakwa memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan di lingkungan DJKA.