Dudung Ungkap 241 SPDP Perorangan dan 93 Korporasi dalam Penanganan Kasus Karhutla

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengungkapkan perkembangan penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026. Berdasarkan sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri, tercatat sebanyak 241 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi.

Data tersebut disampaikan Dudung setelah pemerintah menggelar rapat evaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) sebagai tindak lanjut penanganan karhutla.

“Berdasarkan perkembangan penegakan hukum hasil sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri, mencatat 241 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi,” kata Dudung saat jumpa pers di kantornya, Senin (9/11/2026).

Selain perkembangan penyidikan, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas area terbakar di dalam wilayah konsesi mencapai 33.514,01 hektare.

Sementara itu, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum. Rinciannya, lima pencabutan izin, 19 pembekuan, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan.

Di luar sanksi administratif tersebut, terdapat 120 subjek hukum yang masih dalam proses penanganan tindak pidana. Pemerintah juga telah melakukan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas melalui Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Lingkungan Hidup, sebagaimana disampaikan dalam pemaparan rapat.

Dudung menilai angka-angka tersebut menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap pelanggaran karhutla terus berjalan. Namun, ia mengingatkan bahwa pengawasan dan kepatuhan perusahaan dalam mengelola lahan masih harus diperkuat.

Ia menegaskan bahwa perusahaan yang memperoleh hak pengelolaan dan manfaat ekonomi dari sumber daya alam memiliki kewajiban menjaga wilayah konsesinya, termasuk mencegah kebakaran serta bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan.

“HGU dan PBBH bukanlah hak yang bersifat mutlak, hak dan perizinan tersebut diberikan negara dengan kewajiban yang harus dipenuhi,” tegasnya.

Dudung meminta kementerian dan lembaga terkait memperkuat sinkronisasi data, mempercepat proses hukum, menindaklanjuti hasil pemeriksaan lapangan, serta mengawasi pelaksanaan sanksi dan pemulihan lingkungan.

“Penanggulangan karhutla bukan hanya tentang memadamkan api, tetapi juga memastikan kebakaran tidak kembali terjadi akibat lemahnya pengawasan dan pengabaian tanggung jawab,” tuturnya.

Menurutnya, penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman api ketika kebakaran terjadi. Pemerintah harus memastikan penyebab kebakaran dan kelemahan pengawasan yang memungkinkan kejadian serupa berulang dapat ditangani.

Ia juga menekankan pentingnya membedakan perusahaan yang patuh dan menjalankan kewajibannya dengan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.