Henri Subiakto Dukung Prabowo Bersihkan Istana dari Infiltran Pengganggu Pemerintahan

Guru Besar Ilmu Komunikasi di Universitas Airlangga Surabaya Prof Henri Subiakto menyatakan dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan lingkungan pemerintahan dari pihak-pihak yang diduga menjadi infiltran dan berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan serta penyelenggaraan negara.

Henri menilai Presiden tidak boleh ragu mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang berada di balik persoalan yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

Menurut dia, keberadaan pihak-pihak berkepentingan di dalam lingkaran kekuasaan harus menjadi perhatian serius agar agenda pemerintahan tidak disusupi kepentingan lain.

Pernyataan Henri tersebut disampaikan di tengah mencuatnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh nasional yang disebut melibatkan beberapa jenderal polisi, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Ia menilai perkara tersebut harus diusut hingga tuntas, bukan hanya dengan mengungkap pelaku teknis, tetapi juga mencari pihak yang memerintahkan dan memiliki kepentingan di balik tindakan tersebut.

“Sudah saatnya kita dorong presiden untuk tidak ragu-ragu, siapapun yang ada di belakangnya harus dibongkar dan harus diusut dan diadili serta dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” kata Henri, Rabu (4/11/2026).

Secara khusus, Henri mengingatkan agar pemerintahan Prabowo tidak dimasuki infiltran-infiltran yang memiliki tujuan mengganggu jalannya pemerintahan maupun negara.

Menurut dia, Presiden perlu memastikan orang-orang yang berada di lingkungan kekuasaan benar-benar bekerja untuk kepentingan pemerintahan dan negara. Jangan sampai posisi strategis justru dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki agenda tersembunyi.

Dugaan penyadapan terhadap Presiden, kata Henri, juga tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa. Sebab, tindakan tersebut berpotensi menjadi alat untuk menekan atau menyandera pihak-pihak yang menjadi sasaran penyadapan.

“Karena menyadap itu bukan hanya kejahatan pidana transaksi elektronik, tapi menyadap itu bisa berdampak luas, karena yang disadap adalah tokoh nasional termasuk presiden, ini bisa mem-blackmail yakni menekan mereka yang disadap, bisa menyandera mereka yang disadap,” ujarnya.

Henri pun meminta Bareskrim dan aparat penegak hukum mengungkap siapa saja yang terlibat, termasuk pihak yang diduga memberikan perintah. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada pemeriksaan terhadap pelaksana di lapangan.

Baginya, pengungkapan aktor dan motif di balik dugaan penyadapan menjadi bagian penting untuk memastikan tidak ada pihak yang menggunakan kewenangan maupun akses di lingkungan pemerintahan untuk kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan negara.

Henri juga mengapresiasi langkah cepat Kapolri baru dalam melakukan perubahan jajaran di tubuh Polri. Ia berharap penegakan hukum berjalan konsisten sehingga siapa pun yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan.