HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kerusuhan di Prancis menjadi pengingat bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap biaya hidup dan layanan publik dapat berkembang menjadi gejolak sosial.
Situasi ini memunculkan pertanyaan, mungkinkah kerusuhan serupa terjadi di Indonesia saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia dua tahun pada 20 Oktober 2026?
Direktur Riset Kebijakan Publik InFast Bestari, Muhammad Ridha, menilai kemungkinan kerusuhan dengan skala seperti di Prancis terjadi di Indonesia relatif kecil. Meski begitu, ia mengingatkan pemerintah tetap perlu mewaspadai tekanan ekonomi dan kebijakan yang merugikan kelompok masyarakat tertentu.
Menurut Ridha, gejolak sosial berpotensi muncul ketika harga kebutuhan hidup tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat. Ketika harga barang terus meningkat, sementara penghasilan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, ketidakpuasan dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
“Kerusuhan itu selalu terjadi ketika kebutuhan rakyat enggak berbanding lurus dengan apa yang dihargai di pasar. Ketika harga pasar terlalu tinggi dan pendapatan rakyat terlalu rendah, di situlah potensi terjadi kerusuhan,” kata Ridha, saat diwawancarai Holopis.com, Senin (19/10).
Ia menilai salah satu faktor yang memperkecil kemungkinan kerusuhan serupa di Indonesia adalah agenda pemerintahan Prabowo dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok. Menurutnya, negara memiliki peran untuk menjaga keterjangkauan harga agar masyarakat tidak sepenuhnya terbebani oleh mekanisme pasar.
“Kalau kita pakai perspektif ini, kalau kita ngelihat Indonesia, kecil sekali kemungkinan. Karena salah satu agenda pemerintahan Prabowo itu tentang kendali harga. Negara punya peranan di sana untuk menekan harga,” ujarnya.
Namun, Ridha mengingatkan bahwa pengendalian harga tidak serta-merta menghilangkan seluruh risiko gejolak sosial. Pemerintah tetap perlu memperhatikan kelompok masyarakat yang tidak memperoleh manfaat dari kebijakan atau justru menanggung dampak negatif perubahan ekonomi.
Menurutnya, ketidakpuasan dapat berkembang menjadi mobilisasi massa apabila pemerintah tidak segera merespons persoalan yang dihadapi kelompok terdampak. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan tidak mengabaikan masyarakat yang dirugikan.
“Memang tetap ada kelompok masyarakat yang dirugikan karena peralihan ekonomi ini. Kalau pemerintah tidak mengantisipasi ketidakpuasan itu, ada potensi ke arah kerusuhan. Tapi apakah skalanya akan terjadi seperti Prancis? Saya ragu,” kata Ridha.
Antisipasi Gejolak Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi
Ridha menilai kerusuhan di Prancis perlu dilihat sebagai persoalan sistemik. Menurutnya, ketidakpuasan terhadap satu persoalan dapat merembet ke persoalan lain, termasuk ketika masyarakat menghadapi masalah layanan publik dan pemenuhan kebutuhan pokok.
Ia mencontohkan persoalan pendidikan di Prancis, ketika ketidakpuasan siswa terhadap minimnya guru di sekolah berkembang menjadi tuntutan masyarakat yang lebih luas. Situasi tersebut menunjukkan pentingnya penanganan persoalan publik secara menyeluruh agar ketidakpuasan tidak terus meluas.
“Yang terjadi di Prancis itu prosesnya sistemik. Dimulai dari ketidakpuasan siswa terhadap minimnya guru di sekolah, yang akhirnya merembet ke urusan tuntutan warga terhadap kebutuhan barang-barang pokok,” ujarnya.
Dalam konteks Indonesia, Ridha menilai pemerintah sejauh ini masih mampu mengatasi tekanan ekonomi, termasuk harga kebutuhan pokok. Meski demikian, ia menekankan perlunya langkah antisipasi agar persoalan ekonomi maupun layanan publik tidak berkembang menjadi pemicu gejolak sosial.
Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah memperkuat kapasitas pelaksana program pemerintah. Ridha menyoroti masih terbatasnya kapasitas pelaksana program pemerintah. Ia menilai keterlibatan birokrasi sipil dalam menjalankan program masih minim, sehingga sejumlah program masih dikerjakan oleh kalangan militer.
