HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengawal pelaksanaan program strategis pemerintah agar tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Arahan itu disampaikan langsung saat Listyo menghadap Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.
Pertemuan yang berlangsung empat mata tersebut juga membahas pengawasan program prioritas nasional serta sejumlah isu strategis menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, Presiden meminta KSP memastikan program-program strategis berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Menjelang 2 tahun pemerintahan, Presiden Prabowo menginstruksikan KSP (Kantor Staf Presiden, red.) untuk terus mengawal pelaksanaan program strategis agar berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Teddy di Jakarta, Senin.
Menurut Teddy, arahan Presiden tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program, tetapi juga mencakup pengawasan, pengendalian, keberlanjutan, dan efektivitas kebijakan prioritas pemerintah.
Dalam pertemuan itu, Listyo turut melaporkan perkembangan sejumlah program yang berada dalam pengawalan Kantor Staf Presiden.
Sejak dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada 1 Oktober 2026, Listyo mulai mengawal sejumlah program yang menjadi prioritas pemerintah.
Dua di antaranya adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan percepatan pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD), termasuk rumah sakit tipe C di berbagai wilayah Indonesia.
Pengawalan program-program tersebut menjadi bagian dari tugas KSP untuk memantau pelaksanaan kebijakan pemerintah. Fokusnya adalah memastikan program berjalan sesuai rencana dan menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran.
Listyo Sigit Juga Bertemu Perwakilan Buruh
Selain program pembangunan dan layanan publik, Listyo juga menerima 13 perwakilan kelompok buruh di kantornya, Bina Graha, pada Oktober ini.
Pertemuan tersebut membahas implementasi Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang disebut dalam keterangan sumber telah disetujui DPR RI.
Sejumlah organisasi yang hadir di antaranya dipimpin Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, serta perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN, Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI), Konfederasi Serikat Bina Anti Penindasan (KSBI), dan Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI).
Pertemuan itu juga melibatkan Federasi Persatuan Buruh Indonesia (FPBI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) 1973, Konfederasi Serikat Nusantara (KSN), Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Indonesia (FSPGI), Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), serta Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia).
Dengan arahan terbaru dari Presiden, KSP diminta terus memantau pelaksanaan program prioritas sekaligus memastikan berbagai kebijakan pemerintah berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
