HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sebanyak 40,9 persen masyarakat menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Survei Nasional Poltracking Indonesia mencatat, persoalan ekonomi, mahalnya harga kebutuhan pokok, dan bantuan yang tidak tepat sasaran menjadi tiga alasan utama ketidakpuasan publik.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda Rasyid, mengatakan ekonomi yang belum stabil menjadi alasan paling banyak disampaikan responden, yakni 18,9 persen. Berikutnya, harga kebutuhan pokok yang mahal mencapai 15,4 persen, sedangkan bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran sebesar 14,3 persen.
“Ketidakpuasan itu di ada tiga alasan yang paling tinggi membuat publik tidak puas kinerja pemerintah ada tiga isu yaitu ekonomi yang belum stabil di angka 18,9% harga kebutuhan pokok mahal 15,4% bantuan tidak tepat sasaran 14,3%,” kata Hanta rilis survei dua tahun evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Selain ketiga persoalan tersebut, survei menunjukkan pekerjaan rumah pemerintah juga mencakup penciptaan lapangan kerja dan penurunan angka pengangguran. Hanya 33,3 persen responden menilai persoalan penciptaan lapangan kerja telah tertangani. Sementara itu, penanganan pengangguran dinilai telah berjalan oleh 33,2 persen responden.
Di sisi lain, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat sebesar 55,3 persen. Adapun tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah mencapai 64,8 persen.
Ia menilai, tingkat kepercayaan tersebut dapat menjadi modal bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja, terutama dalam menjawab persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.
“Jadi saya ulangi ada enam yang diapresiasi positif tetapi juga ada tiga PR penting bagi pemerintah untuk memperbaiki tiga persoalan yaitu menciptakan lapangan pekerjaan di saat yang sama menurunkan angka pengangguran kemudian mengendalikan harga kebutuhan pokok,” katanya.
Hanta menilai hasil survei tersebut menunjukkan adanya sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama terkait kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat. Pengendalian harga kebutuhan pokok dinilai penting agar beban pengeluaran rumah tangga tidak semakin berat.
“Dan PR-nya adalah bagi pemerintah saya kira survei ini menyuarakan kepentingan publik rakyat Indonesia adalah bagaimana pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga kebutuhan pokok supaya daya beli masyarakat meningkat karena salah satu PR besarnya adalah daya beli publik itu melemah,” ujar Hanta.
