HOLOPIS.COM, JAKARTA— Direktur SMRC Prof Saiful Mujani menanggapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tengah menjadi perhatian di DPR saat ini. Ia meminta agar persoalan tersebut mendapatkan kejelasan di tengah polemik yang berkembang di masyarakat.
Saiful menilai persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan memberikan kejelasan mengenai ijazah Gibran kepada publik. Ia berpandangan, apabila ijazah tersebut memang ada, Gibran perlu menunjukkannya. Sebaliknya, jika tidak ada, menurut Saiful, Gibran seharusnya mengundurkan diri.
“Bahwa eh tinggal tunjukkan saja ijazahnya, gitu ya. Kalau memang ada kalau tidak ada tinggal mundur saja menurut saya,” kata Saiful dalam doorstop, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Saiful menilai sentimen masyarakat terhadap Gibran sudah sangat negatif. Ia menyebut kondisi tersebut menjadi persoalan yang perlu diperhatikan oleh partai politik dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses politik di DPR.
“Nah eh karena sentimen masyarakat tergiring ban masyarakat umum ya itu sangat negatif. Gibran tuh jadi beban negara, kira-kira begitu,” katanya.
Menurut Saiful, partai politik seharusnya menyuarakan aspirasi masyarakat terkait polemik tersebut. Ia mengingatkan agar persoalan itu tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa sikap dari partai politik.
“Dan partai-partai politik dan sebagainya itu segera harusnya bersikap menyuarakan aspirasi masyarakat yang luas tersebut ya,” ujarnya.
Saiful juga menilai DPR memiliki ruang untuk memproses persoalan tersebut melalui mekanisme politik. Ia menegaskan bahwa partai politik memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi maupun mengambil langkah sesuai mekanisme yang berlaku.
“Karena partai politik DPR di belakangnya kan partai politik merekalah yang punya wewenang untuk kemudian memberikan sanksi gitu ya memprosesnya secara politik di DPR dan sebagainya,” katanya.
Ia mengingatkan, sikap diam terhadap polemik tersebut dapat meningkatkan sikap apatis masyarakat terhadap politik dan partai politik. Kondisi itu, menurutnya, berpotensi memengaruhi dukungan masyarakat pada pemilu mendatang.
“Kalau didiamkan itu akan membuat masyarakat semakin apatis dengan politik kita dan itu tidak baik. Dan juga akan apatis terhadap partai-partai politik itu,” pungkasnya.
