JAKARTA, HOLOPIS.COM – Hakim Konstitusi Saldi Isra mencecar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengenai proses verifikasi persyaratan pendidikan calon wakil presiden pada Pemilu 2024, termasuk apakah KPU melakukan pengecekan langsung ke instansi pendidikan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Pertanyaan tersebut disampaikan Saldi dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (23/9/2026).
Sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut mengagendakan penyampaian jawaban KPU selaku Termohon, keterangan Bawaslu serta keterangan Pihak Terkait. Perkara ini diajukan sejumlah pihak, termasuk Denny Indrayana, yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Dalam persidangan, Saldi secara khusus menanyakan apakah KPU mendatangi instansi pendidikan untuk melakukan verifikasi faktual (verfak) ketika muncul persoalan mengenai persyaratan pendidikan calon.
“Dulu ketika ada soal persyaratan pendidikan untuk calonnya terutama yang dipersoalkan oleh pemohon, apakah KPU juga datang ke Diknas? Tolong dijawab langsung,” tanya Saldi.
Ketua KPU RI Afifuddin kemudian menjawab bahwa KPU tidak datang langsung ke instansi pendidikan tersebut. Mereka hanya mengandalkan surat keterangan yang diserahkan dalam pendaftaran calon ke KPU RI untuk Pilpres 2024.
“Tidak, tidak datang, karena waktu itu kan kami sudah menerima surat keterangan,” jawab Afif.
Saldi kembali memastikan jawaban tersebut.
“Bukan, tidak datang ya.”
“Tidak datang,” jawab Afifuddin.
Saldi Bandingkan dengan Verifikasi Pilkada
Saldi kemudian mempertanyakan alasan KPU tidak melakukan verifikasi langsung kepada Calon Presiden maupun Calon Wakil Presiden RI dalam Pilpres 2024, terutama jika dibandingkan dengan mekanisme verifikasi persyaratan calon dalam pemilihan kepala daerah.
